Emiten Sulit Jadi Holding BUMN

VIVA.co.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk kembali beberapa induk usaha atau holding perusahaan pelat merah. Salah satunya adalah holding BUMN konstruksi dan infrastruktur.

Menanggapi rencana itu, Direktur III PT Adhi Karya Tbk, Djoko Prabowo mengatakan bahwa perusahaan BUMN yang tepat untuk menjadi holding BUMN adalah perusahaan tertutup alias nonemiten atau perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah.

"Yang saya dengar, induk (holding) harus yang (perusahaan) tertutup. Yang terbuka (emiten) agak sulit," kata Djoko kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016.

Sekadar informasi, Kementerian BUMN akan merealisasikan holding BUMN di tujuh sektor, yaitu logistik dan perdagangan, perkebunan, farmasi, konstruksi dan infrastruktur, tambang, pertahanan strategis, serta perkapalan. Rencana ini merupakan bagian peta jalan (roadmap) Kementerian BUMN periode 2015-2019.

Untuk holding BUMN konstruksi dan infrastruktur, perusahaan-perusahaan pelat merah yang masuk ke dalam daftar adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, dan PT Indra Karya.

Melihat daftar itu, ada tiga perusahaan pelat merah yang sudah melantai di bursa, yaitu ADHI, WSKT, dan WIKA. Dengan begitu, ketiga BUMN tersebut tidak akan menjadi induk usaha jika merujuk BUMN nonemiten.

Sementara itu, mengenai siapa yang lebih tepat menjadi induk usaha BUMN konstruksi dan infrastruktur, Djoko enggan berkomentar. "Saya tidak tahu (siapa yang tepat jadi induk). Tinggal dilihat saja siapa (perusahaan) yang tertutup," ujarnya.