Jokowi Minta Enam Holding BUMN Dimatangkan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mematangkan pembentukan enam holding perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan bidang usaha masing-masing. 

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkapkan, dengan tergabung dalam satu kesatuan, perusahaan BUMN diharapkan dapat lebih sehat, kuat dan gesit melakukan ekspansi bisnisnya. 
 
"Proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektifitas, sinergi dan sekaigus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit, dan tidak terbebani dari hal-hal yang non-profesional," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 29 Februari 2016. 
 
Dia menjelaskan, nantinya kementerian terkait bidang usaha masing-masing holding tersebut akan melakukan kajian secara mendalam bagaimana, mekanisme bisnis yang akan diterapkan. Sehingga tujuan pembentukannya dapat terwujud. 
 
"Dari enam usulan tersebut, secara rinci tentang enam usulan holding nantinya akan dijelaskan oleh Kementerian terkait apabila sudah final," tambahnya. 
 
Dengan dibentuknya holding, Jokowi menurutnya pun berharap, perusahaan pelat merah tidak lagi bergantung pada kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, harus dapat mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. 
 
"Dan mereka (Holding BUMN) akan memberikan kontribusi pemasukan baik dari keuntungan maupun pajak terhadap negara," ungkapnya
 
Keenam BUMN tersebut antara lain di bidang, energi, infrastruktur, pertambangan, perbankan, infrastruktur dan jalan tol. 
 
"Prinsipnya, dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan seperti Singapura atau holding lain di negara lain, termasuk Malaysia," tegasnya.