Pemerintah Targetkan Investasi di Luar Jawa Meningkat 62%

VIVA.co.id - Pemerintah tengah melakukan konsolidasi dalam rangka mendorong sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, guna mempercepat layanan perizinan bagi investor. Fasilitasi proyek investasi ini diharapkan menjadi kunci meningkatkan daya saing investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengungkapkan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini, sangat diperlukan untuk mencapai target realisasi investasi yang dipatok Rp3.500 triliun sampai dengan tahun 2019 mendatang.

"Pemerintah juga menargetkan untuk meningkatkan realisasi investasi di luar Jawa, dari 43 persen pada tahun 2015 lalu, menjadi 62 persen pada tahun 2019. Sehingga, perlu diimbangi kesiapan Pemerintah Daerah," ujar Franky dalam konferensi pers di Hotel Mercury Kemayoran, Jakarta, Senin 22 Februari 2016.

Menurut Franky, kinerja investasi sangat ditentukan oleh peran Pemerintah Daerah. Sebab, jika melihat hasil di lapangan, keberhasilan suatu proyek investasi didukung oleh Pemerintah Daerah, yang pro akan investasi.

"Pengalaman saya tahun lalu mengunjungi 80 proyek investasi yang sedang melakukan proses konstruksi, satu benang merah yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada proyek investasi yang berhasil tanpa dukungan Pemerintah Daerah," kata dia.

Sebagai informasi, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan dalam rangka perhelatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) yang dilaksanakan dalam dua hari kedepan.

Franky menegaskan, percepatan perizinan dan kemudahan investasi di daerah menjadi isu utama kegiatan KP3MN. Terutama, dengan memaksimalkan keberadaan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) daerah. Berdasarkan data BKPM, saat ini sudah terbentuk 511 PTSP daerah dari 561 wilayah.

"Artinya, 91 persen dari daerah telah membentuk PTSP di masing-masing wilayah. Kami berharap, keberadaan PTSP daerah dapat dimaksimalkan untuk mendorong percepatan layanan perizinan kepada investor di daerah. Dari sisi kualitas, kami juga akan melakukan pemeringkatan kualitas layanan investasi yang dilakukan di daerah," katanya. (asp)