Pemerintah Dituding Tak Jujur Soal Angka PHK

VIVA.co.id – Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) menilai, pemerintah dan kalangan pengusaha menganggap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan hal yang besar. Sebab, hal itu terjadi karena memburuknya kondisi perekonomian dalam negeri, yang terimbas dari faktor ekonomi global.

Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, hingga saat ini tidak ada solusi konkrit untuk mengatasi hal tersebut. Bahkan, data resmi PHK pun belum dirilis secara resmi dari kementerian terkait.

"Pemerintah dan Apindo (Asosisasi Pengusaha Indonesia) belum juga berani mengumumkan ribuan PHK buruh. Sekarang sudah ramai, tetapi pemerintah belum juga mengumumkan angka PHK,” ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 15 Februari 2016.

Menurut Said, ada beberapa faktor yang menjadi landasan utama pemerintah maupun Apindo belum mengeluarkan angka PHK yang sebenarnya. Pertama, kata Said, adalah rasa ketakutan dari pemerintah, karena sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan belum terimplementasi dengan baik.

“Faktor kedua, adalah ketidakmampuan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, karena adanya kebijakan tentang pengupahan. Faktanya, semua harga barang, ongkos, transportasi tetap mahal. Bahkan, BBM (Bahan Bakar Minyak) turun, tidak memberikan andil apa-apa,” tegas Said.

Dia pun menganggap, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan pembohongan publik karena menyatakan data angka PHK yang tidak valid dengan kenyataan yang terjadi. Sebab, berdasarkan data KSPI sendiri, setidaknya ada puluhan ribu orang yang sudah terkena PHK, maupun yang masih terancam.

"Pemerintah tidak responsif, dan tidak mau turun kelapangan melihat fakta yang ada. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kebohongan besar. Angka yang disebut hanya 1.347. Padahal, sudah ada ribuan orang."

(mus)