Perusahaan Kereta Cepat Minta Pemerintah Jamin Satu Hal Ini

VIVA.co.id - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai saat ini masih menimbulkan polemik pro dan kontra. Meski belum mengantongi izin konsesi dan izin pembangunan, proyek tersebut terus jalan bahkan ditarget selesai pada 2019 atau di era Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prihartono, menyatakan, PT Kereta Cepat Indonesia China sebelumnya telah meminta jaminan kepada pemerintah. Namun, bentuk jaminannya bukanlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya jaminan politik guna memastikan proyek tersebut berjalan.

"Yang diminta Anggoro (Direktur Utama Kereta Cepat) itu jaminan politik. Saya pikir wajar, karena itu proyek jangka panjang. Hanya untuk meyakinkan pihak swasta, bahwa poyek itu bisa tetap berjalan," kata dia dalam sebuah diskusi di kantornya, Jakarta, Jumat 12 Februari 2016.

Ia mengatakan, proyek tersebut dipercepat, agar pada saat terjadi perubahan kebijakan, proyek tersebut tidak mangkrak di tengah jalan atau bahkan dibatalkan oleh pemerintahan baru.

"Harus cepat. Kalau cepat, dan ada kelihatan fisik, pasti lain. Contohnya Jembatan Suramadu zaman Presiden Megawati, tetapi diselesaikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau belum kelihatan fisiknya seperti Jembatan Selat Sunda, bisa dibatalkan," ujar Bambang.

Diutarakannya, jika masih ada keraguan dari masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut, Bambang meminta kepada publik untuk langsung meninjau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diterbitkan setiap tahunnya. Sebab, seluruh anggaran belanja Pemerintah berada dalam laporan RKP.

“Kalau tidak ada di RKP, berarti memang tidak ada. Bisa dicek, ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya sudah. Tidak bisa tiba-tiba ada duit, tapi tidak tertuang. Kalau APBN-Perubahan pun harus dari Dewan Perwakilan Rakyat, terus masuk RKP lagi,” tegasnya. (one)