ADB Puji Keterbukaan Ekonomi Indonesia

VIVA.co.id - Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir memang rutin dalam mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, dalam rangka kembali menggeliatkan perekonomian Tanah Air.

Berbagai deregulasi dan penyederhanaan aturan pun terus digodok, demi menciptakan kegiatan ekonomi yang kondusif.

Langkah ini pun diapresiasi oleh Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao, yang mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jskarta, pada siang ini, Jumat 12 Februari 2016.

Apresiasi itu diungkapkan, setelah pemerintah mengeluarkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membuka lebih luas bagi asing berinvestasi di Indonesia.

“Kami ingin mendiskusikan kesepuluh paket kebijakan ekonomi, yang baru saja diluncurkan terkait dengan DNI. Ini merupakan pesan yang baik kepada dunia, bahwa pemerintah (Indonesia) menunjukkan progres menuju kepada keterbukaan ekonomi,” ujar Nakao.

Nakao mengatakan, selain membahas mengenai reformasi yang tengah dilakukan pemerintah, ADB juga menyatakan komitmennya dalam meningkatkan dukungan pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan.

“ADB akan memperluas pinjaman kepada pemerintah Indonesia menjadi US$2 miliar setiap tahunnya, sampai lima tahun ke depan. Dalam lima tahun sebelumnya, pinjaman rata-rata hanya mencapai US$700 juta. Untuk lima tahun ke depan, totalnya mencapai US$10 miliar,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia saat ini memang tengah membutuhkan pembiayaan lebih dalam upaya mengenjot pembangunan infrastruktur. Karena itu, komitmen ini diharapkan mampu menjadi jalan Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, sehingga mampu berkontribusi lebih terhadap perekonomian secara merata.

“Kami siap untuk melakukan hal yang lebih. Di samping itu, kami juga bisa memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan dari pemerintah Indonesia, serta menggunakan mekanisme PPP (public private partnership) untuk mendukung Indonesia," tegas Nakao. (asp)