Sutradara Joko Anwar Setuju Industri Film Dibuka untuk Asing

VIVA.co.id - Pemerintah akhirnya membuka keran investasi bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri dengan presentase mencapai 100 persen kepemilikan saham. Salah satu bidang usaha yang dibuka adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti industri perfilman.

Para pelaku industri perfilman nasional pun mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya mengeluarkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari Daftar Negatif Investasi (DNI), terutama bidang usaha perfilman.

"Kami melihat ini sebagai kesempatan (bagi industri perfilman nasional) untuk lebih berkembang. Selama ini, investasi lokal sangat kurang. Secara ekosistem tidak sehat," ujar sutradara kondang, Joko Anwar, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jumat 12 Februari 2016.

Joko, yang telah menelurkan film Janji Joni dan Arisan, menjabarkan masalah-masalah yang selama ini kerap menghampiri industri perfilman nasional.

Pertama, adalah minimnya layar bioskop di Indonesia, yang pada akhirnya membuat akses bagi masyarakat untuk menikmati hasil karya anak bangsa menjadi sangat terbatas. Alhasil, bisnis pun tidak berkembang dengan cukup baik.

"Layar bioskop hanya 1.117 layar untuk seluruh Indonesia yang penduduk 250 juta jiwa, dengan penyebaran yang tidak merata. Film Indonesia tidak dapat kesempatan diputar dengan cukup lama, karena rebutan layar. Alokasi untuk film Indonesia hanya 20 persen dari semua layar," kata dia.

Kedua, lanjut Joko, adalah dari sisi produksi dan tema film yang terbatas, karena minimnya dana. Menurut dia, selama ini para pelaku industri film nasional lebih mengedepankan film-film yang komersil, atau bisa dikatakan hanya ingin meraup hasil imbal balik dari total produksi yang telah digelontorkan.

"Film dengan tema lain, termasuk budaya menjadi tidak ada kesempatan untuk diproduksi. Kalau mau bikin film budaya, kita harus minta bantuan ke luar negeri. Di samping itu, distribusi film juga tidak sehat. Tidak ada perusahaan yang mendistribusikan film Indonesia, karena pemilik layar sedikit. Produser melakukan self-distribution," tutur Joko.

Salah Kaprah

Kendati demikian, sejumlah pihak mengkhawatirkan dibukanya industri film untuk asing akan melunturkan budaya asli Indonesia dan karakter bangsa dalam konten film nasional.

Menyikapi hal ini, Joko memastikan bahwa perspektif tersebut hanyalah sebuah keresahan yang tidak mendasar. Sebab, ada beberapa film Indonesia yang dibiayai oleh pihak asing, namun tetap tidak mengubah konten asli dari film tersebut. Bahkan, film yang dibiayai oleh asing ber-genre budaya asli Indonesia.

"Itu tidak ada. Tidak mendasar ketakutannya. Selama ini film budaya lokal justru mendapatkan uang dari luar negeri. Film Opera Jawa itu yang mendanai Austria. Film Siti, terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) yang berbahasa Jawa juga dananya dari luar negeri. Jadi itu salah kaprah," tegas Joko

Dengan dibukanya industri perfilman ini, Joko berharap industri perfilman nasional mampu kembali bergairah. Masalah-masalah yang selama ini menjadi keresahan para pelaku industri perfilman pun diharapkan mulai pulih. Namun, ia menegaskan, harus ada kebijakan penopang lain, yang tetap berlandaskan bagi kepentingan industri lokal.

"Masalah-masalah ini akan memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Harus juga ada kebijakan pendukung yang memastikan kebijakan ini akan lebih banyak memihak lokal," jelas dia. (ren)