Produser Film Ramai-ramai Mengeluh soal Pajak

VIVA.co.id - Komisi X DPR RI, membentuk Panja (Panitia Kerja) perfilman nasional. Tujuan mereka, inign menata sistem kelola perfilman Tanah Air.

Mereka menyadari sarana film merupakan tempat efektif untuk membuka lapangan pekerjaan baru, pengenalan budaya sampai mengenalkan Indonesia kepada masyarakat luar.

“Kenapa perfilman ini kita ingin perbaiki dalam hal tata kelola, saat ini potensi ekonomi kreatif sangat penting untuk kita berdayakan, dari sini terbuka sekian banyak lapangan kerjaan. Berikan pendapatan negara kalau dikelola dengan baik, ini juga sarana budaya kita akan dikenal duna. Hal ini sangat penting,” kata Teuku Rifky Harsya, Ketua Komisi X saat ditemui di kantor Soraya Films, Jakarta, Jumat 29 Januari 2016.

Untuk itu mereka mulai terjun langsung ke pelaku film. Mereka menemui beberapa produser antara lain Raam Soraya dan Chand Parwez. Mereka menyambut baik mengenai cara Panja yang menghampiri langsung para pelaku film.

“Kita melihat film selama ini jalan sendiri. Hari ini historical, biasanya kami yang diundang, justru hari ini kami yang dikunjungi,” kata Raam Soraya.

Berbagai keluhan mereka sampaikan langsung, seperti soal pajak. Mereka juga berharap pemerintah tetap mendampingi film nasional. Hal itu disambut dengan kemungkinan diubahnya Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman.

“Di sini kita mau tahu soal proses pembuatan flm dan seluk beluknya, sampai perpajakan. Tadi banyak masukan. Kita ingin buat rekomendasi, tentang perlunya perubahan UU 33 Tahun 2009, sudah saatnya mungkin direvisi,” ujar Abdul Haris, Ketua Panja.