TINS dan PTBA Akan Bantu Beli Saham Freeport

Tambang Freeport di Papua.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id - PT Timah (TINS) dan PT Bukit Asam (PTBA) siap ikut menggelontorkan duit untuk menebus saham PT Freeport Indonesia bila PT Indonesia Alumunium (Inalum) dan PT Antam (ANTM) tidak sanggup menyerap seluruh saham yang didivestasi. Freeport menawarkan divestasi senilai US$1,7 Miliar atau setara Rp23 triliun untuk porsi sebanyak 10,64 persen saham penambang emas itu. Jika masih tak sanggup akan dibantu oleh BUMN Perbankan.

"Menteri (Rini) memang sampaikan kesanggupan Antam dan Inalum. Tapi umpama kurang kuat kita punya yang lain ada PT Bukit Asam, PT Timah dan ada banyak (BUMN) bank," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Kantor Kementerian BUMN, Jumat, 22 Januari 2016.

Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang menyatakan kesanggupan BUMN untuk mengambil saham perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu.

"Tapi kita harus ikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan PP 77 nomor ‎tahun 2014 dimana yang harus memutuskan adalah pemerintah, pemerintah punya waktu 60 hari, setelah itu baru jatuh ke Pemda atau BUMN, sekarang kita sedang koordinasi apa putusan pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengungkapkan, nilai penawaran divestasi saham yang ditawarkan Freeport memang terlalu mahal. Alasannya, harga barang-barang tambang seperti tembaga dan emas dunia saat ini sedang terperosok.

Direktur Eksekutif Freeport Indonesia, Clementino Lamury mengatakan, nilai penawaran divestasi saham yang diajukan anak perusahaan Freeport MacMoRan tersebut berdasarkan asumsi perpanjangan operasi di Papua sampai dengan tahun 2041 mendatang.

Padahal, pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memunculkan indikasi apapun bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut dalam waktu dekat akan mendapatkan perpanjangan kontrak operasi setelah tahun 2021.