Menteri Susi: MEA, RI Kebanjiran Barang Impor Ilegal

Selasa, 12 Januari 2016 - 12:47 WIB

Oleh :

Daurina Lestari,

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Sumber :

Antara/Joko Sulistyo

VIVA.co.id

- Pemerintah terus mendorong upaya untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Salah satunya, dengan terus berkomitmen dalam memberantas penangkapan ikan ilegal dari perairan Indonesia, yang berpotensi semakin merugikan negara secara menyeluruh.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Selasa 12 Januari 2016, mengatakan pemberantasan kasus perikanan ilegal ini menjadi pekerjaan rumah penting pemerintah. Apalagi, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah bergulir, sumber daya alam Indonesia harus bisa dikelola oleh industri sendiri.

"Kita mau bersaing di MEA, tetapi kebanjiran barang impor ilegal. Barang sumber daya alam kita diekspor ilegal. Devisa tidak parkir di dalam negeri, buruh hanya dipakai beberapa, teknologi pun tidak dapat. Kita harus memperkuat diri sendiri, dan pastikan sumber daya alam dikelola sendiri," ujar Susi dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Ditegur Jusuf Kalla, Ini Respons Menteri Susi

Susi menuturkan, persoalan yang selama ini terjadi di Indonesia, adalah masih maraknya praktik-praktik bisnis gelap yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam negeri. Hal ini yang menjadi pekerjaan utama pemerintah dalam memberantas praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Praktik bisnis banyak abu-abu. Legal, tetapi ilegal. Asing, tetapi orang lokal. Ini modus. Terlalu banyak aktivitas ekonomi bawah tanah di Indonesia yang ekspolitasi sumber daya alam kita. Investor kita buka karpet lebar-lebar, tetapi sumber daya alam dieksploitasi. Ini harus hati-hati," kata dia.

Apalagi, mantan Presiden Direktur Susi Air ini menegaskan, Presiden telah menekankan bahwa di era MEA ini industri tidak akan mendapatkan pengawalan lebih, sehingga nantinya mampu mandiri untuk dapat bersaing dengan negara-negara Asia lainnya.

"Sesuai amanah Presiden, kita menghadapi MEA supaya lebih menjaga kemandirian, berdikari, dan berdaulat," tuturnya. (asp)