Komisi II Kritik Kemenpan-RB Soal Penilaian Akuntabilitas

VIVA.co.id - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga di tengah isu reshuffle. Hasilnya, Kemenpan-RB menilai dirinya sendiri masuk 4 besar kementerian dengan akuntabilitas kinerja terbaik.

Ketua Komisi II Rambe Kamarul menilai penilaian itu belum sejalan dengan realisasi program-program yang dicanangkan.  "Dari sisi ide-ide, kebijakan, belum bisa dilaksanakan secara teknis keseluruhannya," ujar Rambe, Senin 4 Desember 2016.

Ia menyoroti berbagai program Kementerian yang terbentur dalam hal realisasinya. Misal, program menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didorong agar profesional dan kompeten. Secara teknis sulit, termasuk dalam pengawasannya.

"Mau ditegakkan bersama Menpan-RB sulit melakukan itu. Masalah lain pengangkatan tenaga honorer. Saya nyatakan K1 dan K2 kita sepakat untuk diangkat, khususnya guru, bidan, perawat, tenaga penyuluh dan sebagainya. Lalu masalah terakhir Satpol PP ingin diangkat menjadi PNS. Idenya cukup bagus tapi sulit dilakukan, dilakukan bertahap juga belum terprogram," ucap Rambe.

Sementara terkait rilis akuntabilitas yang dilakukan Kemenpan-RB terhadap 77 kementerian/lembaga, di mana Kemenpan-RB nilainya masuk 4 tertinggi, Rambe menilai, kalau hanya terkait keuangan bisa jadi relevan karena anggaran Kemenpan-RB kecil. Tapi realisasi program seperti diurai di atas, patut dikritisi.

"Pemerintah sebagaimana tugasnya dia buat penilaian-penilaian terhadap kementerian dan lembaga. Bagaimana teknisnya dia yang menilai," ucap politisi Golkar ini.