Kedaulatan Pangan Jokowi Belum Sejahterakan Petani
Rabu, 30 Desember 2015 - 13:27 WIB
Sumber :
- ANTARA/ Aloysius Jarot Nugroho
VIVA.co.id - Pemerintah dinilai tidak serius dalam mencapai kedaulatan pangan yang dicanangkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Kedaulatan pangan dinilai hanya berfokus pada peningkatan produksi. Padahal, kedaulatan pangan itu seharusnya berfokus ke peningkatan kesejahteraan petani.
Koordinator Pokja Beras Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Said Abdullah, mengatakan kemiskinan di wilayah pedesaan masih cukup besar.
Berdasarkan data yang tercatat Kementerian Pertanian, kemiskinan di pedesaan pada 2014 mencapai 17,7 juta jiwa.
"Lalu, kami lihat pada tahun 2008, kondisi masyarakat yang rawan pangan ada sebanyak 35,71 juta jiwa. Nah, justru sekarang meningkat menjadi 47 juta jiwa," ujar Said dalam diskusi di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.
Dia mengatakan, dari data kemiskinan tersebut, terlihat penerapan model pembangunan kedaulatan pangan tidak serius berorientasi terhadap produksi. Apalagi, untuk memperhatikan kesejahteraan petani.
"Padahal, anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp75,91 triliun dari tahun 2010-2014. Kalau kami lihat produksi, dalam catatannya kenaikan produksi padi hanya 0,6 persen, sangat kecil, itu belum tanaman holtikultura yang lain," kata dia.
Dia menjelaskan, Nawacita Joko Widodo yang meletakan kedaulatan pangan tidak sejalan dengan model pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi.
"Kalau pemerintah menyatakan kedaulatan pangan, petani bisa jadi ujung tombaknya. RPJMN ini mulai terasa bias, karena kedaulatan pangan hanya pada kepentingan produksi, petani sebagai bagian penting sudah hilang," kata dia.
"Saya khawatir kalau tidak diubah modelnya, angka ini akan muncul lagi di 2019. Niat Pak Menteri Pertanian baik, tetapi tidak cukup itu. Artinya, harus diikuti dengan cara yang baik," kata dia. (asp)