Survei: 75% Warga RI Setuju Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
VIVA.co.id - Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), melalui riset yang dilakukan oleh PT Research Sigma, mengungkapkan lebih dari 75 persen penduduk Indonesia setuju dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Direktur Riset PT Research Sigma, Prima Ariestonandi, menjelaskan hasil riset tersebut diperoleh dari sebanyak 4 ribu responden di 34 provinsi. Dengan perbandingan jenis kelamin, pendidikan, usia, dan status terwakili dari keseluruhan koresponden.
"Sehingga setuju dengan pembangunan 75,3 persen, dan tidak setuju 24,7 persen, yang mana tiga dari empat setuju," ujar Prima saat pemaparannya di Kantor Batan di Jakarta Selatan, pada Senin,28 Desember 2015.
Menariknya, Prima menambahkan hasil survei menunjukkan persentase persetujuan yang besar adalah dari luar pulau Jawa yaitu 79,4 persen, sementara pulau Jawa yakni 72 persen.
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan penyebab mengapa dukungan dari luar pulau Jawa lebih besar, kemungkinan akibat pengaruh kondisi kelistrikan di luar Jawa yang sering mengalami pemadaman.
"Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menyadari potensi pemanfaatan energi nuklir dan kontribusinya untuk menjamin pemenuhan dan kestabilan pasokan listrik di Indonesia," kata Djarot.
Prima mengungkapkan beberapa alasan masyarakat setuju ialah karena jenis pembangkit nuklir dapat menghasilkan daya listrik yang besar, sehingga dapat menjamin keamanan pasokan dan dapat memenuhi kebutuhan listrik secara nasional. Lalu setuju karena harga listrik menjadi lebih murah.
Alasan menolak, ia katakan karena pertimbangan kemungkinan kecelakaan PLTN dan kebocoran radiasi yang bisa terjadi. Serta disebut PLTN dapat menghasilkan limbah radioaktif yang dapat menghasilkan pencemaran terhadap lingkungan.
"Penerimaan (PLTN) bukan hanya listrik, tapi juga mereka berpendapat akan menciptakan lapangan kerja sebangak 44 persen, tetapi yang utama terkait ketersediaan listrik," kata Prima.
Disebutkan, pertanyaan dalam survei juga mengacu pada unsur yang paling dipercaya menjelaskan PLTN. Urutan pertama disebut Prima yaitu Presiden, urutan selanjutnya adalah para pakar atau profesor dan ketiga yaitu Batan.
Djarot menyatakan, dengan kepercayaan terhadap Presiden itu, maka bisa menjadi ujung tombak untuk memulai pembangunan PLTN. Kekhawatiran yang muncul dari penggunaan nuklir bisa semakin diredam dengan terus memberikan penjelasan dan edukasi terkait nuklir.
"Semoga pesan ini bisa dipahami oleh pemangku kepentingan sehingga Presiden bisa mengatakan go nuklir! dan pembangunan PLTN bisa segera dimulai," ujar Djarot. (ren)