Satu Kementerian Belum Teken Aturan Paket Kebijakan Ekonomi
Senin, 7 Desember 2015 - 18:29 WIB
Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Sejumlah menteri Kabinet Kerja sore tadi menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk menyelesaikan mekanisme peraturan-peraturan yang telah terangkum di dalam paket kebijakan ekonomi jilid pertama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, hingga saat ini ada satu kementerian terkait yang tak kunjung menyelesaikan mekanisme peraturan itu. Sayangnya, Darmin enggan menyebutkan secara spesifik kementerian tersebut.
"Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan pemerintah (PP) itu ada yang tidak selesai di salah satu kementerian. Ini banyak, ada belasan," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 7 Desember 2015.
Baca Juga :
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, hingga saat ini ada satu kementerian terkait yang tak kunjung menyelesaikan mekanisme peraturan itu. Sayangnya, Darmin enggan menyebutkan secara spesifik kementerian tersebut.
"Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan pemerintah (PP) itu ada yang tidak selesai di salah satu kementerian. Ini banyak, ada belasan," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 7 Desember 2015.
Ia menjelaskan, para menteri Kabinet Kerja yang mendatangi kantornya sore tadi telah meneken ulang peraturan-peraturan tersebut. Dengan masih adanya satu kementerian yang belum meneken ulang, mantan gubernur Bank Indonesia ini berencana mendatangi kantor kementerian itu.
"Tadi yang datang, sudah selesai. Sisanya, kami datangi saja kantornya. Saya tidak marah juga," ungkapnya.
Sekadar informasi, berdasarkan pantauan
VIVA.co.id,
menteri Kabinet Kerja yang hadir di kantor Darmin di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.
Selain itu, terdapat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan.