Percepat Pemakaian BBG, Pemerintah Bentuk Tim Task Force

“Tim task force implementasi CNG sedang disiapkan selama satu bulan, segera akan terbentuk. Kami harapkan, awal-awal Januari 2016, tim sudah mulai bekerja untuk melakukan studi-studi kelayakan terkait implementasi diversifikasi dan konversi BBM (bahan bakar minyak) ke BBG melalui bahah bakar jenis CNG,” kata Direktur Jenderla Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Minggu 29 November 2015.

Ia menegaskan, Kementerian ESDM sebagai salah satu anggota tim task force sangat mendukung segera terbentuknya tim tersebut. Apalagi, Pemerintah baru-baru ini juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125 tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2012, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Salah satu yang diatur dalam Perpres tersebut adalah melibatkan pula Kementerian ESDM sebagai pihak yang akan mendistribusikan converter kit CNG selain Kementerian Perindustrian melalui SPBG-SPBG untuk kendaraan dinas. 

“Kehadiran Perpres baru ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk bisa segera merealisasikan program diversifikasi energi nasional yang menjadi salah satu dari sembilan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi dan JK yang tertuang dalam Nawacita,” tutur Wiratmaja.

Dia mengakui, program konversi BBM ke BBG, khususnya di sektor transportasi berjalan lambat selama ini, karena adanya sejumlah kendala. Di satu sisi, ada kekhawatiran jika SPBG dibangun, apakah masyarakat bersedia menggunakan bahan bakar gas untuk transportasi.

Di sisi lain, pabrikan juga merasa khawatir jika telanjur memproduksi kendaraan berbahan bakar gas, ternyata alokasi gasnya tidak tersedia.

Karena itu, pihaknya menyambut baik adanya upaya dari produsen mobil untuk menyiapkan pabrik guna membuat mobil berbahan bakar CNG dengan converter kit-nya berkualitas pabrikan (original equipment manufactur/OEM).

“Keseriusan produsen mobil ini harus diapresiasi oleh para stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya yang terlibat langsung dalam mensukseskan program konversi BBM ke BBG ini. Saya sendiri, sudah menengok dan melihat proses produksi mobil BBG ini," katanya. 

Selain Kementerian ESDM, tim task force implementasi konversi BBM ke BBG ini juga beranggotan Kementerian Perindustrain, Kementerian Keuangan, Dewan Energi Nasional, Kementerian Dalam Negeri, para pemerintah daerah, asosiasi SPBG dan stakeholder terkait lainnya.

Kepala Kompartemen Pengembangan Industri GAIKINDO yang juga Direktur Korporasi dan Hubungan External PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) I Made Dana Tangkas, mengatakan,pihaknya siap mendukung program konversi BBM ke BBG yang dicanangkan pemerintah.

“Bahkan, prototype kendaraan yang digunakan untuk uji coba dan studi kelayakan ini sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri,” kata Made Dana.

Sejalan dengan kehadiran tim task force tersebut, pemerintah juga tengah menyusun roadmap diversifikasi BBM ke gas, di mana pada 2019 mendatang ditargetkan dapat dibangun 300 SPBG, termasuk MRU, mother station, dan daughter station.

Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang telah menggunakan bahan bakar gas, kurang dari 8.000 unit. Pemerintah telah menyediakan alokasi gas bumi sebesar 47,2 MMSCFD yang cukup digunakan untuk 50.000 kendaraan.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong pabrikan agar mau membuat kendaraan yang dual fuel yaitu, berbahan bakar BBM dan gas. (asp)