Jika Buatan PTDI Memenuhi Standar Harus Diutamakan

Selasa, 24 November 2015 - 15:25 WIB

Oleh :

Helikopter Presiden Joko Widodo AgustaWestland AW101

Sumber :

VIVA.co.id/Wikipedia

VIVA.co.id

- Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris melihat secara pribadi pembelian hellikopter jika memang ada kebutuhan untuk peremajaan kenapa tidak dilakukan.

"Toh kalau menurut keterangan dari TNI AU memang helikopter yang digunakan untuk Presiden sudah 25 tahun. Melihat angka segitu, saya pikir butuh adanya peremajaan," ujarnya, di Senayan, Selasa 24 November 2015.

Menurutnya bahwa hal yang tepenting adalah peremajaan. Kegunaaannya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan.

Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran

Ia menambahkan, ketika bicara spek, kalau ada produk dalam negeri buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang memenuhi standard spek, bisa memberikan kenyamanan dan keamanan untuk Presiden, ia merasa itu harus diutamakan dibandingkan dengan membeli produk luar negeri.

"Tapi rencananya sudah dibeli gimana, anggarannya udah diketok, gimana tuh? Makanya kalau kita di DPR kan sudah tidak lagi membahas soal satuan tiga ya, kita tidak membahas spek teknis, tidak membahas barang itu apa. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, tentunya saya mendukung pembelian produk dalam negeri jika fungsinya sama, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Presiden," katanya.

Ia sangat yakin, apabila Presiden Jokowi diberikan penjelasan. "Karena saya sangat yakin Presiden tidak tahu soal ini secara detail, tapi kalau diberikan perbandingan, ini barang PTDI, ini barang impor, harga impor lebih mahal dan harga PTDI lebih murah, dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang sama, saya yakin Presiden akan memilih produk dalam negeri," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau melihat beberapa waktu yang lalu dikabarkan Ketua DPR ikut menjadi makelar pembelian pesawat amfibi di Jepang itu mungkin saja.

"Ini kan spekulasi, tapi kalau Presiden Itali ketemu sama Ketua DPR, ya mungkin aja ada pembicaraan, ini kan spekulasi. Saya ga pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung. Tapi sekali lagi, bukan kewenangan DPR untuk menentukan spek, bukan kewenangan DPR untuk memberikan komitmen kepada pemerintah negara lain bahwa kita mau membeli alutsista dari ‎mereka, itu adalah 100 persen kewenangan eksekutif," ucapnya.

"Jadi kalau ada anggota atau pimpinan DPR yang memberikan komitmen, saya mau beli barang Anda, itu salah. Orang tersebut tidak mengerti tugas fungsi seorang DPR," katanya.