Amankan Suplai Sapi, Kementan Pangkas Perizinan

Pertemuan ini dilakukan guna menampung aspirasi para pelaku usaha sehingga masalah-masalah di lapangan yang selama ini mempersulit dapat diurai bersama. Dengan demikian, distribusi dan penyediaan sapi dari NTT untuk kebutuhan nasional dan khususnya DKI Jakarta dapat berjalan lancar dan cepat dengan harga yang murah.

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya masa karantina sapi di Instalasi Karantina Hewan yang sebelumnya memerlukan waktu satu hingga dua minggu, menjadi satu hingga dua hari.

"Jadi mulai saat ini kami akan mempermudah, demi kelancaran pasokan pemenuhan daging sapi nasional dan khususnya DKI Jakarta," kata Mentan usai menggelar pertemuan tertutup dengan para pengusaha sapi yang berlangsung di Kupang, NTT, Rabu, 18 November 2015.

Kedua, lanjut mentan, biaya penerbitan surat izin di desa yang sebelumnya Rp10 ribu hingga Rp30 ribu per ekor menjadi Rp10 ribu per ekor. Ketiga, penerbitan surat izin dari kabupaten dan propinsi sebelumnya satu hingga dua minggu menjadi satu hari selesai.

Kemudian Keempat, biaya angkut sapi yang sebelumnya Rp1,8 juta per ekor tapi dengan nanti menggunakan kapal khusus ternak menjadi Rp320 ribu per ekor. Harga ini sudah termasuk biaya asuransi dan pakan ternak selama di kapal. Kelima, persentase kuota sapi dr NTT ke DKI Jakarta sebesar 70 persen dari total sapi yang dimiliki NTT.

"Keenam, kami juga menyepakati penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima sebelumnya diperlukan dengan memerlukan waktu tiga sampai empat hari, menjadi tidak diperlukan rekomendasi," ujar Mentan.

Amran menyatakan, kesepakatan ini berlaku untuk memasok sapi ke PT Darma Jaya yang merupakan perusahaan daerah milik DKI Jakarta yang disubsidi pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT, Frans Leburaya berjanji akan menjamin kelancaran penyediaan sapi dari NTT ke DKI Jakarta dan daerah lainnya. Ia berjanji akan mempermudah urusan perizinan dan administrasi lainnya dan menjamin waktu pengurusanya selesai dalam waktu satu hari.

"Kami tidak akan mencari pendapatan asli daerah dari retribusi izin sapi. Masih banyak sumber lain,” ujarnya.

Frans menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT sejak 2008 bertekad menjadi provinsi ternak. Upaya yang telah dilakukan antara lain mendorong instalasi pembibitan ternak sapi, karena kebutuhan bibit sapi di masyarakat sangat tinggi untuk menambah populasi sapi.

"Awal jadi gubernur populasi ternak hanya 500 ribu ekor sekarang mencapai 900 ribu ekor lebih. Di Timor telah ada empat instalasi pembibitan dan di Sumba ada dua instalasi pembibitan," ujarnya menambahkan.

Guna menjamin kelancaran ketersediaan stok sapi dan tidak adanya masalah di lapangan, Frans berjanji akan meminta para bupati untuk menertibkan retribusi yang selama ini memberatkan para pelaku usaha.