Soal Impor Beras, Anggota DPR Tagih Janji Menteri Pertanian

VIVA.co.id - Kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam menuai kontroversi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mempertanyakan kebijakan itu jika stok beras dikatakan masih aman. Padahal, pemerintah perlu mendukung kedaulatan pangan.

"Kalau stok dalam negeri kurang, undang-undang bilang membolehkan (impor). Tetapi, (UU) juga menyampaikan semangat kedaulatan pangan harus didukung juga oleh pemerintah," kata Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2015.

Kebijakan impor beras ini, katanya, tidak memiliki dampak positif untuk para petani lokal. Yang ada, katanya hanya mempersulit kehidupan para petani itu.

"Bayangkan kalau beras (impor) ini masuk, apakah ini tidak menjadi serangan terhadap mereka (petani). Sudah harga karet, sawit turun, harga beras (lokal) yang sementara ini naik harus turun juga, ini enggak boleh," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah mengungkapkan informasi yang sebenarnya terkait cadangan beras dalam negeri. Ia berharap, tidak ada upaya kesengajaan untuk merugikan petani-petani lokal.

"Kalau memang secara politis (impor) untuk menjaga supaya harga di dalam negeri tidak terganggu, kalau begini caranya sama saja dengan ada upaya kesengajaan untuk menyerang petani kita, ini enggak bener dong. Tugasnya pemerintah kan harus jagain petani-petani," katanya.

‎Sementara itu, anggota Komisi IV Daniel Johan juga kecewa dengan kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam.

Menurut dia, kebijakan itu menunjukkan pemerintah telah gagal dalam program swasembada pangan. "Saya tagih janji Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Katanya tidak impor, ini malah impor jutaan ton," tegas Daniel. (asp)