Problem Kawasan Ekonomi Khusus: Listrik

Senin, 9 November 2015 - 18:03 WIB

Oleh :

Aktivitas di Tanjung Priok

Sumber :

VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

- Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap VI. Fokus utamanya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Perdagangan Thomas Lembong, seusai bertemu Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa untuk mensukseskan paket ekonomi VI ini maka dia akan meninjau beberapa pelabuhan.

"Jadi saya ada perjalanan dinas ke Manado (Sulawesi Utara), Tomohon, sekalian kunjungi pelabuhan, sekalian KEK-nya. Saya mulai melihat detail apa sebenarnya kendala di KEK. Pasti beda untuk masing-masing wilayah," jelas Thomas, di Istana Negara, Jakarta, Senin 9 November 2015.

Thomas menjelaskan, setiap daerah yang memiliki KEK terutama, punya kendala-kendala yang berbeda. Dia menyebut, seperti di Sulawesi Utara ini kendala utamanya adalah masalah listrik, bahkan sudah bertahun-tahun.

Selain itu, pola pelayaran di daerah KEK juga harus dilihat. Sebab, transportasi menjadi jalan untuk masuk dan keluarnya barang, terutama ke mana saja daerah tujuannya. "Itu ditentukan pelayaran, jadi pelayarannya ke mana saja," katanya.

Menurut dia, pengembangan KEK pada paket ekonomi VI ini harus berjalan seiring antara produksi di kawasan itu dan transportasinya. Pemerintah turut mencari solusinya. Selain nanti bisa juga oleh investor, kata Lembong, maupun public private partnership (PPP).

Seperti diketahui, pada Kamis 5 November 2015 lalu, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi VI. Paket ini terdiri dari tiga paket kebijakan, yakni pertama, upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kedua, penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ketiga, simplifikasi perizinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Paket yang pertama mengenai upaya untuk menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan KEK. Secara sederhananya, melalui paket ini ada beberapa kawasan di daerah yang ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang tujuan utamanya adalah mengolah sumber daya yang ada di wilayah itu dan sekitarnya.