Wakili Warga Bekasi, Ki Kusumo Minta Ahok Tak Arogan
Kamis, 5 November 2015 - 06:30 WIB
Sumber :
- Dok.ist
VIVA.co.id
- Produser film sekaligus Ketua Umum Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Ki Kusumo angkat bicara terkait penghadangan truk sampah DKI Jakarta ke TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) Bantar Gebang oleh warga dan LSM di Cileungsi, Bogor Jawa Barat. Produser film 'Jangan Menangis Sinar' itu menganggap wajar jika warga marah soal sampah Jakarta.
“Apa yang dilakukan warga dan LSM itu sah-sah saja. Selama ini mereka kan juga terkena dampak dari truk sampah yang melintas. Tak hanya dari bau tak sedap, namun juga penyakit yang mungkin ditimbulkan,” ujar warga Kemang Pratama, Bekasi itu kepada
VIVA.co.id
, Rabu 4 November 2015.
Aktor sekaligus produser film ini menambahkan, selain warga di sekitar TPST Bantar Gebang, masyarakat di Bekasi juga terkena imbasnya.
“Kalau malam, bau sampah itu sampai ke tempat saya di Jatiasih,” lanjutnya.
Karenanya dalam kasus tersebut Ki Kusumo meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak asal bicara soal sampah itu.
“Saya lihat beberapa ucapan dia (Ahok) bukan mencerminkan sikap seorang pemimpin. Dia bilang akan melarang warga Bekasi kerja di Jakarta, akan mengirim tentara untuk mengawal sampah atau ucapan dia yang menyebut penghadang truk adalah preman,” ujar bintang film Drakula Cinta ini.
Kekecewaan Ki Kusumo mungkin beralasan. Menurutnya, Ahok sudah menghina warga Bekasi. Apalagi, LSM yang dipimpin Ki Kusumo saat penghadangan juga berada di sekitar Bantar Gebang.
“KPMP Marcab Bekasi kan sekarang ada di lokasi. Mereka warga Bekasi yang turut prihatin atas keresahan yang menimpa warga,” ujarnya.
Baca Juga :
Ki Kusumo berharap, masalah Bantar Gebang yang bermula dari perseteruan DPRD Bekasi dengan Ahok bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah atau duduk bareng.
“Buat Ahok jangan mengedepankan arogansi, sebab masalah ini sudah melebar ke masyarakat,” kata Ki Kusumo.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memastikan tak ada suap atau jumlah uang yang masuk dan mengalir ke DPRD Kota Bekasi terkait pembahasan perjanjian atau MoU pembuangan sampah antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, mengatakan tak ada satu pun anggota dewan menerima suap yang dituduhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ini fitnah yang tak mendasar. Kami harap Ahok bisa membuktikannya jangan asal bicara," kata Solihin,
Sebelumnyan juga Ahok membuat pernyataan bahwa anggota DPRD Kota Bekasi menerima suap dari PT Godang Tua Jaya untuk mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran MoU pembuangan sampah antara DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi senilai Rp400 miliar.