Wakil Ketua DPR Bantah Anggaran untuk DPR Sebagai Barteran

Selasa, 3 November 2015 - 14:46 WIB
Oleh :
Sumber :
  • ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay.
VIVA.co.id
- Ketika ditanya apakah benar anggaran ini sebagai barteran supaya APBN disahkan, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membantah hal tersebut.


"Tidak ‎betul, bahwa anggaran ini dibahas secara terpisah, kemarin tentunya yang menjadi persoalan itu adalah terutama yang pertama kali adalah masalah PMN, sehingga pada saat diskors. Ini perlu waktu yang lama, masing-masing fraksi pun berhubungan dengan ketua umumnya untuk dibahas seluruhnya," ujar Aher.


Menurutnya masalah Penyertaan Modal Negara (PMN) karena banyak catatan-catatan dari masing-masing fraksi.
Baca Juga :
Delegasi DPR Hadiri Sidang APA di Pakistan
Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran

"Tapi yang paling alot adalah masalah PMN, karena dari DPR banyak juga yang berpendapat bahwa seyogyanya BUMN itu bukan malah menggunakan uang APBN, harusnya menyumbang kepada APBN. Ini sesuatu hal kurang pas dan penggunaan untuk PMN itu sebesar Rp39 triliun sehingga cukup banyak," ucapnya.

Padahal menurutnya sekarang posisi ekonomi sangat mengkhawatirkan, banyak hal-hal yang harus ditunjang, harus banyak hal-hal yang harus dikuatkan.


"Seperti yang biasanya saya sampaikan, saat ini keadaan ekonomi kita masih kritis, memang belum pada posisi hal-hal yang samapai seperti tahun 1998, tetapi betul-betul posisi kita ini posisi yang mengkhawatirkan, posisi yang belum baik, sehingga pemerintah tetap harus menguatkan ekonomi," tegasnya.


Aher menegaskan, daya beli masyarakat menengah ke bawah sehingga masih sulit mengkonsumsi produk dan jasa dalam negeri.


"Akibatnya kalau produk dan jasa dalam negeri tidak dapat dikonsumsi, maka tentunya perusahaan-perusahaan, BUMN, industri-industri, pada bangkrut, kalau bangkrut ada PHK, kalau sudah PHK, tentunya keadaan ekonomi makin kritis," jelas politisi Demokrat ini.


"Untuk itu PMN seyogyanya dipikirkan kembali, apakah akan diberikan atau tidak tentunya akan dibahas nanti di anggaran APBNP 2016 sehingga anggaran untuk PMN saat ini belum bisa dipergunakan," katanya.

Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel