Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Target Ekonomi Tak Tercapai

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo -Jusuf Kalla sudah memiliki program ambisius sejak awal pemerintahannya. Sasaran target pemerintah pun telah dijabarkan secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), agar dapat berjalan sesuai dengan langkah visi Presiden. 

Namun, kondisi ini tidak didukung oleh kondisi perekonomian global, serta sejumlah keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam rangka untuk menggenjot kembali pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri selama semester pertama tidak mampu mencapai target yang dipatok pemerintah.

Hal itu diutarakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil dalam keynote speech yang dibacakan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Leonard Tampubolon di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.

"Pencapaian sasaran menjadi tidak mudah, karena berbagai kondisi harus dihadapai. Terkait dengan itu, percepatan infrastruktur harus dilakukan, SDM (sumber daya manusia), sektor unggulan ditingkatkan. Sumber pendanaan lainnya harus dapat digali," kata dia.

Sedangkan dari ekonomi global, melemahnya harga komoditas dunia, turut memberikan pengaruh tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi selama semester pertama. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih tetap mengandalkan ekspor komoditas sebagai penyangga pertumbuhan.

Karena itu, lanjut Sofyan, insentif yang diberikan pemerintah di sektor investasi berupa kemudahan perizinan yang hanya memakan waktu tiga jam, mampu dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menopang pertumbuhan kedepannya.

Tetapi, melemahnya harga komoditas menyebabkan kelesuan ekonomi di berbagai negara yang mengandalkan komoditas, termasuk Indonesia.

"Sekitar 55 persen ekspor kita masih komoditi. Jadi, rentan dengan fluktuasi harga komoditas internasional. Tantangan untuk investasi jadi sangat penting," ujar dia.

Masih banyak pekerjaan rumah

Tidak hanya perizinan investasi, Sofyan menuturkan, upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia, revitalisasi pasar, sampai dengan pemberantasan kapal penangkap ikan ilegal merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki ekonomi domestik.

Upaya lain, kata dia, adalah paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Di mana didalamnya, telah terangkum berbagai macam insentif di berbagai sektor yang selama ini menjadi masalah ekonomi nasional.

"Pemerintah sudah susun paket ekonomi dari satu sampai empat. Sudah menyelesaikan 134 aturan yang dideregulasi. Pemerintah juga terus jaga inflasi, nilai tukar, mendorong penerimaan pajak dengan baik. Masih bisa kami upayakan tumbuh relatif," kata Sofyan.

Meski demikian, Sofyan menjelaskan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat dalam sisa empat tahun pemerintahannya. Tetapi, dia tetap optimistis dengan prospek ke depan, seiring dengan program pemerintah yang terus berjalan.

Karena itu, harus dikembangkan ketersediaan infrastruktur, SDM, dan potensi daerah sehingga, kesejahteraan rakyat bisa terwujud. "Masih banyak yang harus diselesaikan dan masalah yang harus dipecahkan. Tetapi, prospek pertumbuhan Indonesia ke depan cukup baik," ungkapnya. (asp)