Perlu Langkah Preventif untuk Cegah Konflik Antar Agama
Kamis, 10 September 2015 - 16:32 WIB
Sumber :
VIVA.co.id - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah untuk mengambil langkah preventif dalam mencegah hal-hal yang dapat mencoreng kehidupan beragama, seperti kasus Tolikara.
"Pihak keamanan, Pemda dan Kemenag harus ikut ambil bagian untuk menangani masalah Tolikara ini. Jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi,” ujar Saleh.
Ia mengatakan bahwa persoalan Tolikara masih menyisakan berbagai macam masalah hingga saat ini. "Karena itu, jangan sampai luka yang belum sembuh itu diulang lagi,” ujanya.
Untuk itu, Saleh meminta agar Menteri Agama (Menag) melakukan pembicaraan khusus dengan berbagai pihak terkait untuk penanganan upaya damai di Tolikara dan mencegah hal tersebut terulang kembali.
"Menag berjanji akan melakukan komunikasi baik kepada pihak kepolisian maupun pada pemerintah daerah setempat khususnya kementerian agama yang ada di sana,” kata Saleh.
Menurutnya, negara harus mampu menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. "Itu dijamin dalam konstitusi kita khususnya pasal 29,” ujar Saleh.
Baca Juga :
"Pihak keamanan, Pemda dan Kemenag harus ikut ambil bagian untuk menangani masalah Tolikara ini. Jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi,” ujar Saleh.
Ia mengatakan bahwa persoalan Tolikara masih menyisakan berbagai macam masalah hingga saat ini. "Karena itu, jangan sampai luka yang belum sembuh itu diulang lagi,” ujanya.
Untuk itu, Saleh meminta agar Menteri Agama (Menag) melakukan pembicaraan khusus dengan berbagai pihak terkait untuk penanganan upaya damai di Tolikara dan mencegah hal tersebut terulang kembali.
"Menag berjanji akan melakukan komunikasi baik kepada pihak kepolisian maupun pada pemerintah daerah setempat khususnya kementerian agama yang ada di sana,” kata Saleh.
Menurutnya, negara harus mampu menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. "Itu dijamin dalam konstitusi kita khususnya pasal 29,” ujar Saleh.