Menolak Transmigrasi, Bentuk Memudarnya Nasionalisme

Senin, 24 Agustus 2015 - 16:13 WIB

Oleh :

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta

Sumber :

VIVA.co.id

- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan dirinya kecewa bila ada orang melarang program transmigrasi. Hal tersebut dikatakannya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar transmigrasi, di Jakarta, 24 Agustus 2015.

Diungkapkan Oesman, dirinya sejak dulu mengatakan wilayah yang kosong harus diisi agar bisa memakmurkan rakyat. "Kalau kosong bagaimana bisa memakmurkan rakyat," ujarnya di hadapan peserta seminar.

Meski demikian, Oesman dengan tegas mengatakan program transmigrasi jangan sampai menyisihkan orang-orang lokal. Dikatakan jangan sampai orang yang mengikuti program transmigrasi datang namun tidak bekerja, tanahnya dijual dan mengambil alih kerja di sektor orang-orang lokal.

Wakil Ketua MPR: Indonesia Dipandang Penting oleh Qatar

Menurut Oesman, antara MPR dengan Kementerian Penbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai keinginan yang sama yakni menciptakan masyarakat makmur. Masyarakat makmur bagi Oesman tercipta bila aparatnya patuh pada aturan.

Di hadapan beberapa kepala daerah yang hadir dalam acara seminar, Oesman mendorong agar kepala daerah lebih digiatkan dalam program transmigrasi. "Kepala daerah harus menggerakkan rakyat dalam pembangunan," ujarnya.

Bagi Oesman dalam program transmigrasi harus dilibatkan banyak kementerian seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sebagai Wakil Ketua MPR, Oesman menceritakan dirinya sering berkunjung ke daerah dalam rangka mensosialiasikan Empat Pilar MPR. Diakuinya sekarang rasa nasionalisme mengalami kemunduran atau memudar. Dicontohkan bentuk memudarnya rasa nasionalisme seperti ada anggapan bahwa tanah lokal hanya milik orang lokal. Perasaan demikian bila dimiliki oleh elit lokal akan diwujudkan dalam bentuk aturan yang diskriminatif.

Menurut Oesman, sikap demikian bentuk bahwa mereka lupa bahwa alam diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati semua. Oesman juga mengingatkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatukan satu nusa, bahasa dan bangsa Indonesia.

Kendala transmigrasi yang lain disebutkan oleh Oesman adalah adanya ego sektoral antar kementerian terkait.