DPR: Pemerintahan Jokowi Sama Seperti SBY
Sabtu, 15 Agustus 2015 - 14:00 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sabtu 15 Agustus 2015, menilai pemerintahan Joko Widodo tidak jauh berbeda semasa periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, penguatan industri dalam negeri saat ini belum maksimal.
Hal ini yang menyebabkan, perekonomian dalam negeri relatif rentan terhadap goncangan sentimen negatif dari pasar global.
"Walaupun di tengah upaya bangun optimisme, Pak Jokowi lupa menyinggung pentingnya industrilisasi sebagai mesin untuk pertumbuhan ekonomi," kata Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Zulkiflimansyah dalam diskusi dengan topik Catatan RAPBN 2016 di Warung Daun, Jakarta.
Dalam ekonomi global terbuka saat ini, dia menuturkan, pertumbuhan pembangunan dalam negeri hanya bisa mengandalkan industri Tanah Air.
Karena itu, peran pemerintah dianggap krusial untuk lebih mementingkan kepentingan industri dibandingkan kepentingan sektor lainnya.
"Ini tugas pemerintah untuk memberikan karpet merah. Boleh ada hal populer membangun infrastruktur, tetapi kekuatan industri dalam negeri itu yang paling utama," ungkap dia.
Selain itu, dalam pidato Jokowi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (RAPBN) 2016 dan nota keuangan kemarin, Zulki menilai Presiden harus memberikan pernyataan mengenai inoviasi sektor teknologi.
Hal ini, menurut dia, mampu mengembangkan industri dalam negeri dengan didorong melalui kemajuan teknologi. "Ini perlu kita ingatkan kembali. Jangan sampai berkutat di angka makro, tetapi lupa ke struktur yang digaris bawahi," kata dia. (asp)
Baca Juga :
Hal ini yang menyebabkan, perekonomian dalam negeri relatif rentan terhadap goncangan sentimen negatif dari pasar global.
"Walaupun di tengah upaya bangun optimisme, Pak Jokowi lupa menyinggung pentingnya industrilisasi sebagai mesin untuk pertumbuhan ekonomi," kata Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Zulkiflimansyah dalam diskusi dengan topik Catatan RAPBN 2016 di Warung Daun, Jakarta.
Dalam ekonomi global terbuka saat ini, dia menuturkan, pertumbuhan pembangunan dalam negeri hanya bisa mengandalkan industri Tanah Air.
Karena itu, peran pemerintah dianggap krusial untuk lebih mementingkan kepentingan industri dibandingkan kepentingan sektor lainnya.
"Ini tugas pemerintah untuk memberikan karpet merah. Boleh ada hal populer membangun infrastruktur, tetapi kekuatan industri dalam negeri itu yang paling utama," ungkap dia.
Selain itu, dalam pidato Jokowi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (RAPBN) 2016 dan nota keuangan kemarin, Zulki menilai Presiden harus memberikan pernyataan mengenai inoviasi sektor teknologi.
Hal ini, menurut dia, mampu mengembangkan industri dalam negeri dengan didorong melalui kemajuan teknologi. "Ini perlu kita ingatkan kembali. Jangan sampai berkutat di angka makro, tetapi lupa ke struktur yang digaris bawahi," kata dia. (asp)