DPR: Amnesti Tapol Papua Berisiko Tinggi

Rabu, 24 Juni 2015 - 10:16 WIB

Oleh :

Rapat paripurna DPR

Sumber :

VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo yang berencana memberikan amnesti dan abolisi bagi tahanan politik (tapol) Papua.

Dewan memahami maksud Presiden bahwa amnesti dan abolisi itu sebagai bagian dari upaya bernegosiasi dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi Parlemen mengingatkan Presiden agar lebih berhati-hati dan menghitung semua konsekuensinya, karena kebijakan itu cukup berisiko tinggi.

DPR memperkirakan paling sedikit ada dua konsekuensi dari pemberian amnesti dan abolisi pada tapol Papua itu. Pertama, potensi kerancuan hukum dengan politik. Soalnya sebagian mereka yang ditahan karena alasan melakukan tindakan kriminal, misalnya, membunuh aparat keamanan, bukan tindakan yang dikategorikan makar kepada negara. Maka pendekatannya adalah hukum, bukan politik.

Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran

"Nanti semua tindakan kriminal bisa dibegitukankan (diberi amnesti dan abolisi), sehingga term (istilah) tapol menjadi rancu dalam konteks ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Konsekuensi kedua, kata Hanafi, amnesti dan abolisi bagi tapol Papua harus berimplikasi positif pada sikap OPM. Presiden memang hendak mengirim sinyal positif kepada OPM dan seharusnya kelompok separatis itu menyambut baik dengan, misalnya, menghentikan segala tindakan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak, amnesti dan abolisi akan percuma saja.

"Kalau pemerintah sudah mengirim sinyal politik secara positif untuk membebaskan tahanan OPM itu, maka sebenarnya kita punya arah bahwa sinyal itu ditanggapi oleh OPM secara postif," katanya.

Ia menjelaskan, sinyal postif dari OPM, di antaranya, mereka secara sepihak melakukan pelucutan senjata atau deklarasi tidak akan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sayangnya sikap seperti itu belum terlihat.

"Itu yang belum ada. Sebenarnya road map (strategi) pemerintah untuk ini apa. Jangan hanya melakukan langkah politik tapi kita tidak tahu apakah kita nanti dirugikan atau tidak dengan pihak-pihak separatis itu," katanya.