Dapat 'Bayaran', Indonesia Harus Tekan Emisi Karbon
Senin, 27 April 2015 - 12:53 WIB
Sumber :
- ANTARA/FB Anggoro
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan beberapa negara dalam upaya menciptakan strategi pembangunan yang rendah emisi. Indonesia akan dibayar jika melakukan upaya mencegah emisi seperti karbon kredit.
"Kesepakatan sebenarnya, yaitu sejak di Brasil, kemudian termasuk di Bali itu, dan nanti di Paris, itu bagaimana mengimplementasikan. Contohnya, karbon kredit. Jadi, kalau kita mau memperbaiki hutan, mereka harus bayar, seperti itu kerja samanya," ujar Jusuf Kalla usai memberi sambutan dalam acara Tropical Lanscape Summit
, Senin 27 April 2015.
Baca Juga :
"Kesepakatan sebenarnya, yaitu sejak di Brasil, kemudian termasuk di Bali itu, dan nanti di Paris, itu bagaimana mengimplementasikan. Contohnya, karbon kredit. Jadi, kalau kita mau memperbaiki hutan, mereka harus bayar, seperti itu kerja samanya," ujar Jusuf Kalla usai memberi sambutan dalam acara Tropical Lanscape Summit
Menurut JK, Indonesia akan dibayar jika berhasil menekan pencemaran lingkungan akibat emisi karbon. Indonesia, dia melanjutkan, juga telah melakukan kerja sama dengan Norwegia dalam bidang pengurangan deforestasi dan degradasi hutan atau
reducing emissions forum deforestation and format degradation
(REDD).
"Lalu, kalau kita mempertahankan
environmental
(lingkungan) itu ada nilainya, kita dibayar, itu yang harus dimplementasikan," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia sudah bekerja sama dengan Norwegia sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat itu, Indonesia yang diwakili SBY, berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 (karbon) sebesar 26 persen pada 2020. Kompensasinya, Norwegia memberikan hibah senilai US$1 miliar untuk program perlindungan lingkungan hutan di Indonesia. (art)