DPR: Tunjangan Pejabat Cepat Diputuskan, Honorer Digantung

Rabu, 8 April 2015 - 18:07 WIB

Oleh :

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini (kanan).

Sumber :

VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprotes sikap pemerintah yang sigap jika menyangkut kepentingan elite tetapi lamban kalau urusan rakyat kecil.

Ketua Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menilai Pemerintah sangat sigap memutuskan besaran tunjangan pejabat negara, uang panjar untuk pembelian mobil pejabat, sampai suntikan dana triliunan rupiah untuk Badan Usaha Miliki Negara.

Tetapi, menurut Jazuli, Pemerintah selalu menggantung nasib tenaga tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun dengan alasan terkendala anggaran yang terbatas.

“Untuk para honorer yang mengabdi hingga puluhan tahun tidak bisa diselesaikan. Ini tidak elok. Ini ironis," katanya kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Jazuli mempertanyakan berbagai wacana penghematan yang digembar-gemborkan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurutnya, dengan banyak penghematan, pemerintah sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan pegawai honorer.

"Jika perlu kita dorong lagi dana tunjangan lain dipangkas juga, untuk selesaikan masalah honorer hingga tuntas," katanya.

Ketua Fraksi PKS DPR itu menambahkan, dengan banyaknya efisiensi dan penghapusan fasilitas bagi para menteri dan pejabat negara, tidak ada alasan bagi pemerintah tidak menyelesaikan masalah para tenaga honorer. Pemerintah harus mengangkat para tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Para honorer ini adalah putra putri bangsa yang mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, sangat layak diberi penghargaan dengan cara serius melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, tanpa terkecuali," katanya.![vivamore="