Menkeu Akui Anggaran Kesehatan Penanganan Covid-19 Perlu Diperbaiki

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah memantau perkembangan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 di berbagai sektor. Hingga akhir Mei 2020, Dia menemukan masih minimnya realisasi pemanfaatan anggaran tersebut.

Di sektor kesehatan, Sri menyebutkan penggunaan anggarannya masih sangat minim dan perlu diperbaiki oleh penanggung jawab sektor, yakni Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 hingga Pemerintahan Daerah.

"Di bidang kesehatan kita melihat implementasinya masih sangat kecil meski anggaran sudah naik di Rp87,5 triliun tapi kita melihat implementasinya hingga saat ini masih perlu diperbaiki," kata dia saat konferensi pers, Selasa, 16 Juni 2020.

Dia mengatakan, dari besaran anggaran itu, yang baru terealisasikan mencapai 1,54 persen. Itu akibat insentif tenaga kesehatan yang masih terkendala administrasi dan verifikasi yang rigid hingga kendala verifikasi biaya klaim perawatan yang belum di proses rumah sakit.

"Jadi ada gap antara realisasi keuangan dan fisik dengan anggaran yang disediakan maupun pelaksananya. Kita harap ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan dan Daerah," ucap Sri.

Sementara itu, untuk realisasi di sektor perlindungan sosial seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai hingga program kartu prakerja telah terealisasi 28,63 persen dari total anggaran insentif yang ditetapkan sebesar Rp203,9 triliun.

Untuk insentif usaha yang senilai Rp120,61 triliun baru terealisasi 6,8 persen. Insentif UMKM baru 0,06 persen dari anggaran Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi dari anggaran Rp53,57 triliun dan sektoral maupun pemda baru 3,65 persen dari anggaran Rp106,11 triliun.

"Pembiayaan korporasi kita masih belum ada realisasi sampai saat ini. Kita fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa operasional untuk bantu dunia usaha," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.