Gopay Masuk Sekolah, DPR Risau Ada Konflik Kepentingan dengan Nadiem

VIVA – Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan soal biaya pendidikan atau SPP murid kini bisa dibayar melalui layanan Gopay. 

Menurut Andreas, penyampaian kepada publik penting mengingat latar belakang Nadiem yang merupakan pendiri sekaligus eks CEO Gojek induk usaha Gopay. Ia tak ingin, sistem pembayaran SPP menjadi isu tak sedap membayangi kinerja Nadiem

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut?," kata Andreas kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020.

Andreas sebetulnya melihat, dulu perihal aplikasi Gojek akan masuk ke dunia pendidikan hanya sebatas guyon atau meme. Namun melihat fakta yang terjadi, tentu ia pun berharap semua transaksi yang berputar di dunia pendidikan juga perlu terobosan.

"Meme tersebut kemudian menjadi kenyataan. Lantas, apakah ini salah? Masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral, bahwa Gopay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalulintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel," kata dia.

Tidak hanya SPP, ke depan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa dicoba menggunakan alat pembayaran digital. Selama ini, masalah- masalah yang terjadi seperti adanya kebocoran dan tidak tepat sasaran, selalu ada setiap tahunnya ketika kas negara keluar untuk meningkat kualitas pendidikan di Indonesia.

"Bukan tidak mungkin bisa dilakukan secara online, sehingga sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan," kata dia.