Ancaman Keamanan Semakin Besar, Sri Mulyani Kritik Pengadaan Alutsista

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai masih adanya kelemahan dari proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan. Padahal alat-alat tersebut dikatakannya dianggarkan dari pajak rakyat dan pinjaman dari dalam maupun luar negeri.

Kelemahan itu, lanjut dia, biasanya terjadi pada saat adanya pergantian pejabat tinggi Kementerian Pertahanan atau TNI. Peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli, lalu diganti Iagi akibat pergantian pejabat. Padahal anggarannya sudah disediakan, dan prosesnya harus dimulai Iagi dari awal.

"Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan," kata dia seperti dikutip dari akun instagram resminya, Sabtu, 25 Januari 2020.

Oleh karena itu, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian. 

"Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan membutuhkan proses yang panjang," ungkap dia.

Di sisi lain, kata dia, semakin besar Indonesia nantinya, semakin perlu adanya peningkatan pertahanan dan keamanan negara, karena akan semakin banyak negara yang mempunyai kepentingan terhadap Indonesia. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional pun bisa dari dalam dan luar negeri serta dalam bentuk tradisional dan non tradisional. 

"Bahkan aktor nonnegara saat ini dapat Iebih mengancam daripada ancaman sebuah negara. Ancaman perang sekarang harus dilihat dari dinamika interaksi antarmanusia, dan antarnegara di mana sekarang dunia bersifat tanpa batas (borderless)," katanya.

Karena itu dia, berharap setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan, baik untuk belanja prajurit, pegawai dan Iain-Iain maupun dari sisi belanja barang, yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik. 

Sebagai informasi, untuk tahun anggaran 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar di lingkungan pemerintah. Anggaran pada tahun ini mencapai Rp127,35 triliun atau meningkat drastis dari alokasi angkatan pada 2019 yang sebesar Rp109,5 triliun. (ase)