Keraton Sejagat dan Sunda Empire, Mengapa Bisa tertipu Kerajaan Fiktif

Mengapa sebagian masyarakat Indonesia tertarik dan kemudian bergabung dengan apa yang disebut Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jateng, dan Sunda Empire di Bandung, Jabar, walaupun klaim mereka secara keilmuan dipertanyakan?

Toto Santosa, pemimpin Keraton Agung Sejagad, bersama istrinya, Fanny Aminadia, mulai dikenal luas setelah menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya, Jumat (10/01), di Desa Pogung Juru Tengah, Kabupaten Purworejo, Jateng.

Menyebut sebagai raja-ratu kerajaan itu, mereka mengklaim memiliki banyak pengikut dan mendirikan sejumlah bangunan di desa itu.

Tindakan dan ucapan mereka kemudian diliput oleh media secara meluas dan memunculkan kontroversi.

Polda Jateng kemudian menahan Toto dan istrinya, Selasa (14/01), dan tidak lama kemudian menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan kebohongan.

Keduanya disangka menarik dana dari masyarakat dengan menggunakan tipu daya melalui simbol-simbol kerajaan dengan harapan kehidupan akan berubah. Dilaporkan Toto mengklaim sebagai raja penerus kerajaan Majapahit.

Sepekan kemudian, Selasa (21/01), Toto-Fanny membuka suara dan meminta maaf melalui media, serta mengaku keraton yang didirikannya fiktif.

"Saya mohon maaf dimana Keraton Agung Sejagat itu fiktif. Yang kedua, janji kepada pengikut saya juga fiktif," kata Toto di hadapan pers.

Walaupun demikian, menurutnya, pihaknya mengaku tidak melakukan penipuan, seperti disangkakan oleh polisi.

"Tidak benar kami melakukan penipuan," kata Toto. Namun demikian, dia tidak mau menjelaskan lebih detil, dengan alasan kasusnya masih dalam proses penyidikan.

Walaupun Toto akhirnya mengaku kerajaannya fiktif belaka, namun muncul pertanyaan tentang apa yang disebut sebagai `kemampuannya` dalam menghimpun anggota, yang menurut polisi mencapai 500 orang,

Peneliti tentang kemunculan kerajaan-kerajaan `baru` di Indonesia, yang juga staf pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, menyebut sosok Toto memiliki kemampuan "masuk ke dalam struktur keyakinan masyarakat sehingga mampu mendapat pengikut dan percaya apa yang dikatakannya".

Bayu mengamati sebagian besar pengikut Toto berasal dari kalangan menengah ke bawah secara ekonomi, dengan latar pendidikan "kurang memadai", serta sebagian besar berusia tua.

"Pada kondisi masyarakat seperti itu, secara psikologis ketika ada seseorang yang menawarkan `hey, Anda itu penyelamat dunia loh `, mereka akan tergerak," kata Bayu kepada wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan untuk BBC Indonesia.

"Mereka lalu berpikir, bahwa hidup mereka tidak muspro , ada sesuatu yang mereka bisa sumbangkan untuk dunia ini, lewat sosok Toto," jelasnya.

Dia memperkirakan, Toto mampu masuk dalam ruang psikologis di mana orang-orang marginal itu merasa dibutuhkan.

"Dan orang diberi eksistensi yang sebenarnya itu semu," papar Bayu.

"Tetapi orang tidak tahu kalau eksistensi itu semu."

"Mereka butuh untuk diakui, dan Toto menawarkan itu, sehingga ajakannya disambut dengan suka cita. Bahwa itu tidak gratis, iya, tapi dugaan saya, mereka bergabung bukan hanya iming-iming gaji," jelas Bayu lebih lanjut.

Pasangan Toto Santoso dan Fanni Aminadia mengakui penyataan-pernyataanya terkait Keraton Agung Sejagat hanya khayalan. Termasuk soal pengakuan Toto sebagai keturunan Raja Mataram.

"Kemarin kan berbelit, mengaku dapat wangsit dan keturunan kerajaan, padahal tidak ada sama sekali keturunan kerajaan," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/1).

Ketika kehadiran Keraton Agung Sejagat menyedot perhatian masyarakat, di media sosial beredar video tentang keberadaan apa yang disebut sebagai Sunda Empire, yang pemimpinnya mengklaim membawahi lebih dari 150 negara di dunia.

Namun, nama Sunda bukan merujuk pada sebuah suku yang ada di Jawa Barat, kata pimpinannya.

"Sunda itu berartikan sun , matahari. Jadi kekaisaran matahari karena bumi itu berasal dari percikan matahari yang membeku," kata Ki Ageng Ranggasasana, tokoh Sunda Empire, kepada wartawan di Bandung, Yuli Saputra untuk BBC News Indonesia, Minggu (19/1).

Ki Ageng Ranggasasana, kelahiran 1967, mengaku sebagai Gubernur Jenderal Nusantara Territory berpangkat Letnan Jenderal.

Dia membenarkan dirinya adalah orang yang tampil di video yang menjelaskan tentang Sunda Empire. Video yang diunggah di YouTube ini viral dan menjadi sumber pemberitaan sejumlah media massa.

Rangga mengaku keturunan ke 13 Prabu Siliwangi dan meminta dipanggil sebagai His Royal Highness.

Dia mengklaim, anggota Sunda Empire adalah kepala negara atau kepala pemerintahan dari 196 negara dan rakyatnya adalah semua penghuni bumi.

"Termasuk presiden AS, presiden (Rusia) Putin, presiden China, itu anggota kita yang mengelola di wilayahnya masing-masing," kata Rangga kepada Yuli Saputra.

Pria kelahiran Brebes 53 tahun lalu itu menjelaskan, Sunda Empire Earth Empire berdiri pada masa kepemimpinan Alexander The Great, 324 SM.

Kemudian diturunkan ke Julius Caesar yang beristrikan Cleopatra VII yang memerintah dari 43 SM hingga 337 Masehi, katanya.

Dari Cleopatra VII inilah, lanjut Rangga, kekuasaan Sunda Empire diteruskan Dinasti Tarumanagara oleh Sri Ratu Isywara Tunggal Bumi.

Kemudian turun temurun ke Dinasti Siliwangi, kemudian Dinasti Padjajaran, dan saat ini Dinasti Sunda Kala yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Ratna Ningrum Wiranatadikusuma Siliwangi-Al Misri.

Saat ini, Sunda Empire mengklaim memiliki pasukan atau anggota di Indonesia sebanyak 17 ribu personil, sementara di Bandung sebanyak 1300 personil.

Rangga tidak menjelaskan bagaimana proses rekrutmen anggotanya, tapi dia menegaskan tidak ada syarat tertentu bergabung di kekaisaran Matahari.

"Tidak ada syarat apapun, terpenting mereka sehat, orang yang beriman, dan hanya menyerahkan KTP atau paspor atau mengisi formulir yang diajukan oleh gubernur jenderal kepada Yang Mulia Grand Prime Minister, tanpa dipungut biaya apapun," ujarnya.

Atas sejumlah klaim Sunda Empire, Rangga diminta menunjukkan sejumlah dokumen atau foto yang menguatkan klaimnya tersebut.

Meski mengaku memiliki dokumennya, tapi hingga tulisan ditayangkan, dokumen, foto atau bukti pendukung lainnya belum diberikan.

Rangga hanya memberikan foto KTP, paspor, struktur kekaisaran Sunda Empire, serta foto diri dan kegiatan yang dihadirinya.

"Ada (dokumen dan buktinya). Semua bisa dipertanggungjawabkan. (Kalau mau bukti) silakan bisa hubungi Ratu Inggris, Ratu Belanda, Raja Malaysia, Presiden Amerika, Presiden Rusia, Presiden China, World Bank, PBB, mahkamah internasional, dan sebagainya," ujar Rangga ketika didesak menunjukkan dokumennya.

Jawaban serupa juga dikatakan Rangga, ketika diminta membuktikan klaimnya sebagai keturunan Prabu Siliwangi.

"Silsilah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang tidak percaya, bisa test DNA," kilahnya.

Sejarahwan dari Universitas Padjajaran, Widyo Nugrahanto menyebutkan, perlu ada bukti otentik atau bukti primer berupa tulisan silsilah yang menyatakan seseorang keturunan Prabu Siliwangi.

"Siliwangi itu juga bukan satu orang. Beberapa raja Sunda Pajajaran itu disebut Siliwangi. Jadi harus ada bukti Siliwangi yang mana yang menurunkannya. Itupun catatan silsilahnya harus dikritik dulu, baik kritik ekstern maupun intern. Baru kita bisa mengatakan itu sebuah fakta," ujar Widyo kepada wartawan di Bandung,

Yulia Saputra melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Mengapa mereka percaya teori konspirasi dan pseudo science?

Lebih lanjut, Widyo menilai fenomena kemunculan Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat sebagai "gerakan sosial".

Menurutnya, para pengikut dan pendiri gerakan sosial biasanya percaya pada teori konspirasi dan pseudo science .

Mereka juga tidak puas pada tatanan dunia sekarang dan tatanan sosial politik ekonomi di daerah tempat tinggalnya, serta punya ambisi sosial politik ekonomi yang tidak atau belum tercapai, paparnya.

"Lalu mereka memimpikan munculnya kembali kejayaan masa lalu yang mereka anggap sebagai kehidupan yang paling baik untuk diterapkan kembali pada kehidupan sekarang," ujarnya.

Senada dengan Widyo, dosen antropologi Universitas Padjajaran, Ira Indrawardana mengatakan, fenomena kerajaan dan kekaisaran bukanlah hal yang baru dan aneh jika dilihat dari ilmu sosial.

Pasalnya, kebudayaan dan kehidupan sosial itu dinamis, katanya.

"Bisa dianggap wajar-wajar saja tergantung penyikapan publik dan dampaknya terhadap masyarakat," kata Ira kepada Yulia Saputra, wartawan di Bandung, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Bukan hal aneh pula, lanjut Ira, bila mereka suka memakai simbol kaisar, raja, atau sultan.

Sebab, dalam perspektif antropologis, simbol itu adalah great tradition yang sejauh ini menjadi simbol figure central of culture dalam berbagai kebudayaan di Nusantara, paparnya.

`Mencari legitimasi politik` dengan merujuk kepada Siliwangi

Cara seseorang mengaitkan dirinya dengan tokoh besar di masa lalu, kata Widyo, sering dilakukan orang di Indonesia untuk mencari legitimasi politiknya.

"Makanya, ada yang mencari legitimasi politik dengan mengaitkan leluhurnya dengan Siliwangi, Raja Pajajaran, dan atau mengaitkan dirinya dengan Brawijaya, Raja Majapahit," kata dia.

Mengenai sejarah Sunda Empire yang diuraikan Rangga, Widyo menilai klaim tersebut sebagai pseudo science yaitu belum ada fakta jelas atau fakta kerasnya yang berarti tidak ada sumber data yang kuat, termasuk klaim Sunda Empire didirikan oleh Alexander The Great.

"Tidak ada fakta itu. Alexander itu hanya sampai India. Tidak sampai Asia Tenggara. Sedangkan kerajaan Alexander di Yunani itu adalah Macedonia," ujar Widyo.

Sedangkan Kepulauan Nusantara pada 324 SM, masa yang diklaim didirikan Sunda Empire, menurut Widyo, masih dihuni oleh Bangsa Austronesia yang pindah dari Pulau Formosa ke Nusantara.

"Belum ada kerajaan di Nusantara karena masyarakatnya masih hidup pada masa Megalithikum atau zaman batu. Kerajaan tertua sekitar abad ke 5 yaitu Kutai Tarumanegara dan Selakanegara," papar penulis sejumlah buku sejarah ini.

Mengenai PBB, Vatican, World Bank, Pentagon serta NATO yang diakui bagian dari Sunda Empire, Widyo menegaskan klaim itu adalah sebuah teori konspirasi.

"Dalam sejarah kalau tidak ada bukti berupa fakta, maka akan susah dianggap sebuah kebenaran. Fakta itu akan ada, jika ada bukti berupa sumber tertulis maupun benda yang primer. Kalau tidak, itu hanya sebuah teori konspirasi saja," kata Widyo.

Menurutnya, sejarah pembentukan PBB jelas dan terang benderang ditulis banyak orang dan ia mengaku tidak pernah membaca klaim seperti itu.

"Pentagon dan NATO juga saya baru dengar mereka yang ikut membentuknya. Semua itu sejarahnya jelas kok, bisa ditelusuri. Agak aneh kalau mereka ikut membentuknya," kata Dosen di Fakultas Ilmu dan Budaya Unpad ini.

Polda Jateng mengatakan telah mendatangkan ahli sejarah untuk menguji klaim Toto yang mengaku keturunan raja-raja Majapahit.

"Sudah kita cek ahli sejarah dan budaya, tidak ada keturunan raja Mataram atau Majapahit, dia sudah akui kalau mengada-ada," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/01).

"Sudah kita cek ahli sejarah dan budaya, tidak ada keturunan raja Mataram atau Majapahit, dia sudah akui kalau mengada-ada," tambahnya. Sejauh ini belum ada keterangan langsung Toto Santosa perihal klaimnya tersebut.

Sementara, peneliti tentang kemunculan kerajaan-kerajaan `baru` di Indonesia, yang juga staf pengajar di Departemen politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan "klaim Totok itu tidak masuk akal."

Menurut Bayu, bohong jika KAS diklaim sebagai penerus perjanjian Raja Majapahit tahun 1518, karena Majapahit sebelum 1500 sudah runtuh.

"Tahun itu sudah Kerajaan Demak, jadi itu jelas bohong," kata Bayu.

Adanya batu besar di samping rumah Totok yang berisi berbagai ukiran simbol, menurut Bayu, juga tidak masuk akal karena memadukan banyak simbol keagamaan.

"Masak ada ukiran swastika di dalam bintang david. Itu ketemunya dari mana. Secara historis itu tidak ada," kata Bayu, yang tesis Doktornya di di Australian National University (ANU) berjudul Defending the Sultanate`s Land: Yogyakarta, Control over Land and Aristocratic Power in Indonesia .

Kemunculan kasus-kasus seperti Kraton Agung Sejagat di Purworejo, Jateng, mulai merebak setelah Reformasi.

Dalam beberapa penelitiannya, Bayu Dardias Kurniadi menemukan ada sekitar 47 kerajaan yang muncul usai reformasi dan disebutnya memiliki tiga motif.

Pertama, motif politik. Dalam sejarah partai politik Indonesia, masyarakat Indonesia bebas memilih partai dan tidak hanya tiga partai seperti masa orde baru, katanya.

Hal ini dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengambil kesempatan untuk menokohkan diri dan menghidupkan lagi kerajaannya, seperti di Ternate dan Tidore.

"Mereka merevitalisasi kerajaan yang sudah mati selama 50 tahun dan menobatkan diri sebagai sultan kemudian terpilih sebagai anggota DPR dan DPD," ungkapnya

Motif kedua, lanjutnya, penguatan budaya lokal seperti yang dilakukan almarhum Syaukani, di Kutai Kartanegara.

Menurut Bayu, dia merevitalisasi kerajaan sebagai penguatan budaya lokal.

"Dan motif ketiga, ini penumpang gelap," katanya.

Penumpang gelap, menurut Bayu, merevitalisasi kerajaan yang sudah sangat jauh matinya ke belakang, lebih dari 50 tahun dan sudah tidak jelas lagi genetiknya.

Mereka juga munculkan lagi keraton yang sama sekali baru, paparnya.

Bayu mencontohkan di Palembang. Di kota itu, menurutnya, ada dua orang yang mengaku sebagai Sultan Mahmud Badarudin III. Keduanya, lanjutnya, memiliki bisnis jual beli gelar kepada orang luar dengan gelar datuk.

"Yang satu mungkin ada jejaknya, yang satu tidak. Mereka menggunakan itu untuk kepentingan pribadi dan kepentingan psikologis," katanya.

Selain di Palembang, Bayu juga menemukan di Blora, dan di Demak. Dulunya, yang mengaku sebagai keturunan raja Demak, menurut Bayu, adalah tukang pijat, Mbah Minto.

Dia mengaku mendapatkan amanah dari kakeknya yang mukso untuk mendirikan lagi keraton Demak, tambahnya.