Menteri Basuki Koordinasi Antisipasi Puncak Musim Hujan di Jabodetabek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono
Sumber :
  • VIVAnews/Fikri Halim

VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, mengakui hujan yang terjadi pada pergantian tahun belum mencapai puncaknya. Meskipun hujan pada malam tahun baru itu sudah mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek.

BMKG memperkirakan puncak musim hujan masih belum terjadi, dan diprediksi akan terjadi pada 11-15 Januari 2020. Untuk itu, Basuki mengatakan pihak Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR, juga akan ikut mengantisipasi.

"Saya hari ini menerjunkan 280 pegawai PU ke 180 titik berdasarkan BNPB. Dua hari ini mereka survei penyebab banjirnya, kayak di Kemang Pratama ada dua yang jebol," kata Basuki ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Dia di tempat lain juga ada permasalahan, misalnya pompa yang rusak. Menurutnya, permasalahan ini akan diinventarisir sehingga pada puncak musim hujan nanti banjir yang lebih besar bisa diminimalisir.

"Kami akan, menginventarisasi, Senin akan kita kerjakan, karena mengejar tanggal 11 (Januari 2020) yang katanya mau jadi (puncak), 11-12-13-14-15 kan, itu kita akan persiapan di situ," ucap dia.

Terkait lahan yang masih belum bebas di proyek normalisasi, menurut Basuki, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi itu. Pemerintah Provinsi, lanjut dia mengatasi permasalahan sosial seperti pembebasan lahan dan Pemerintah Pusat membangun infrastrukturnya dengan APBN.

"Karena dulu waktu Pak SBY (Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyo) datang ke banjir, langsung memerintahkan untuk dibikin (normalisasi Ciliwung), itu sudah konsep lama, kita teruskan. Kita tetap, tapi kan (urusan pembebasan lahan dengan) masyarakatnya kan dengan Pak Pemda. Kami enggak bisa turun untuk sosialisasi masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, banjir yang terjadi pada awal tahun ini di Jabodetabek mengakibatkan banyak rumah terendam dan juga menelan korban jiwa. Presiden Joko Widodo sendiri menyebut banjir yang terjadi ini karena kerusakan ekosistem dan ekologi, serta sikap masyarakat terkait pembuangan sampah.