Pedagang Sayangkan Rencana Bulog Mau Musnahkan 20 Ribu Ton Beras

Pekerja mengangkut beras di Gudang Beras Bulog Makassar, Sulawesi Selatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Arnas Padda

VIVA – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI menolak rencana pemusnahan beras sebanyak 20 ribu ton yang hendak dilakukan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Mereka mengatakan siap menampung untuk diolah kembali.

Ketua Umum APPSI, Ferry Juliantono menegaskan para pedagang menolak rencana pemusnahan beras yang telah tertimbun selama setahun belakangan itu karena sangat mubazir. Mengingat keberadaan beras sangat dibutuhkan masyarakat kalangan pra sejahtera.

"Hibahkan saja beras ke APPSI nanti kami yang akan mengolah dan mendistribusikannya. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan daripada dimusnahkan," ungkap Ferry seperti dikutip dari keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Lebih lanjut diungkapkannya, fenomena tertimbunnya beras harus dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khususnya Bulog. Sistem penyimpanan beras Bulog katanya harus diubah menyesuaikan musim panen dan jumlah pasokan beras.

Penyimpanan beras kata Ferry, tidak melulu harus dalam bentuk beras butir, tetapi dapat berupa gabah yang memiliki waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan beras butir.

"Bulog seharusnya bisa alert manakala stok beras di gudang Ada yang sampai setahun, Bulog sebaiknya sekarang menyimpan gabah kering giling di gudang yang lebih tahan lama," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Perum Bulog menyatakan akan membuang atau memusnahkan 20 ribu ton cadangan beras pemerintah atau CBP yang ada di gudang mereka senilai Rp160 miliar karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi 1 tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, beras tersebut memang harus dimusnahkan karena disimpan lebih dari empat bulan, sehingga berpotensi mengalami penurunan mutu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan akan membahas hal ini di tingkatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga bisa ditemukan solusi terbaik mengenai masalah ini. 

"Nanti kita lihat kalau sudah dirapatkan di menko (Perekonomian) ya," singkatnya beberapa waktu lalu.