Belasan PNS Malaysia Tertipu Jam Tangan Mewah Bertanda Tangan Mahathir

VIVAnews - Belasan pegawai pemerintah Malaysia menjadi korban penipuan. Maksud hati ingin membeli jam tangan mewah dengan ukiran tanda tangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, tapi sayang mereka malah kehilangan uang karena barang seperti itu tidak pernah ada.

Setelah mengetahui adanya aksi penipuan tersebut, Kantor Perdana Menteri segera bertindak. Mereka menghentikan proses penjualan jam tangan tersebut.

"Segera setelah kami mengetahuinya, itu dihentikan segera," kata seorang pembantu Perdana Menteri seperti dilansir dari laman Straitstimes.com, Selasa, 19 November 2019.

Sang pembantu Perdana Menteri juga menegaskan Mahathir tidak pernah membantu penjualan jam tangan dengan tanda tangannya itu kepada pegawai pemerintah.

Disebutkan bahwa brosur penjualan jam tangan yang dilengkapi dengan ukiran tanda tangan Mahathir Mohammad beredar di antara pegawai negeri sipil di departemen-departemen tertentu di Putrajaya lebih dari dua pekan lalu. Tapi, setelah diperiksa ke semua pihak yang terlibat, ternyata tidak ada barang seperti itu dan brosur itu adalah iklan palsu.

Sementara itu, orang yang namanya tercantum di brosur sebagai penghubung mengaku telah menghentikan iklan itu. Mereka juga sadar harus mengembalikan uang kepada mereka yang memesan.

Sumber pemerintah menyebut Mahathir sangat marah atas aksi penipuan tersebut. Mahathir tidak ingin namanya digunakan untuk mencari keuntungan komersial.

Sementara itu, Juru Bicara Maurice Lacroix Malaysia, perusahaan jam yang namanya tertera dalam brosur, mengatakan desain yang diiklankan adalah salah satu jam tangan mereka yang berharga 8.000 ringgit atau Rp27,11 juta. Dua jam tangan lain yang diiklankan adalah versi yang lebih murah.

Jam tangan yang diiklankan itu hadir dengan tiga versi yaitu MM 2020, MM 2019-I, dan MM 2019-II. Versi MM 2019-I dan MM 2019-II berharga 1.800 ringgit (Rp5,08 juta) dan 1.200 ringgit (Rp4,06 juta).

Dikatakan, jika memang ada jam tangan dengan tanda tangan Perdana Menteri Malaysia, maka itu akan menjadi yang pertama dalam sejarah negeri tersebut.