Terhambat Izin Investasi di RI, Perusahaan Korea Ini Surati Jokowi

VIVA – Perusahaan grosir asal Korea Selatan, PT Lotte Grosir Indonesia berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena izin pembangunan gerai di Jalan Raya Mondoroko, Singosari, Malang terhambat aturan Pemerintah Kabupaten Malang.

Perwakilan PT Lotte Grosir Indonesia, Punto Wijoyo mengatakan surat dikirim sebagai bentuk aduan karena salah satu gerai milik mereka terhambat persyaratan IMB, HO, dan IUTM (Izin usaha toko modern). Padahal PT Lotte mengklaim telah menyelesaikan 80 persen tahapan perizinan yang diminta Pemkab Malang.

"Hanya tinggal 20 persen lagi, tapi terhambat dan akhirnya terhenti. Kami memohon kebijaksanaan Presiden terkait kelancaran perizinan perusahaan berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Malang," kata Punto, Selasa, 19 November 2019.

Punto menyebut, PT Lotte telah memiliki gerai grosir sebanyak 31 toko di berbagai daerah. Semuanya, telah berjalan lancar hanya di Kabupaten Malang gerai PT Lotte mengalami hambatan. 

Rencananya gerai di Malang menjadi gerai grosir ke 32. Menurutnya, alasan PT Lotte ingin mendirikan di kawasan Singosari, Malang karena perusahaan asal Korea itu ingin berinvestasi.

"Lotte ingin berinvestasi karena kita ingin ada kontribusi untuk UMKM di Malang. Kedua kita rekrut tenaga kerja lokal dan awal kita rekrut 300 karyawan yang melamar jumlahnya ribuan. Nilai investasi kami Rp300 miliar. Kenapa kami menjual produk UMKM karena kita toko grosir bukan retail," ujar Punto.

Punto mengungkapkan, hambatan perizinan disebabkan Perda Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada pasal 10 ayat 2 dinyatakan, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus penanaman modal dalam negeri.

Atas peraturan itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Malang tidak bisa memproses IMB izin HO dan IUTM. Punto menyebut, 80 persen proses perizinan telah dilaluinya. Antara lain, nomor induk berusaha, informasi pemanfaatan ruang dari Dinas Cipta Karya, persetujuan warga, pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), izin lokasi hingga AMDAL Lalin telah terbit.

"BPN itu tahu lokasinya, tempat ini peruntukannya untuk apa. Sudah terbit, karena lokasi memang diperbolehkan untuk unit usaha. Kemudian Pemkab bilang, Alasannya jarak pasar tradisional dan toko modern tidak boleh kurang dari 1500 meter sedangkan grosir kami jaraknya 1,9 kilometer atau lebih 400 meter dari aturan dekat dengan pasar tradisional," tutur Punto.

Kejanggalan menurut Punto, dimulai dari jarak gerai dengan toko modern setelah tidak terbukti karena banyak toko retail didekat pasar tradisional. Kemudian dihambat bahwa toko modern harus penanaman modal dalam negeri. Pihak Lotte menduga ada intervensi dari perusahaan lain kepada Pemkab Malang.

"Kami memang penanaman modal asing, tapi kita badan hukum lokal, investor ada asing ada lokal. Saya menduga ada intervensi dari perusahaan lain yang melakukan intervensi. Kami lebih persuasif dulu melapor ke presiden, bila mentok kami akan tempuh ke PTUN," kata Punto.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, Subur Hutagalung mengatakan perizinan PT Lotte sedang dalam pembahasan di kedinasannya. Menurutnya, Pemkab harus berhati-hati sebab PT Lotte merupakan penanaman modal asing.

"Kami terbuka dengan investor. Cuma Lotte itu penanaman modal asing. Sementara di peraturan daerah itu menyebutkan untuk grosir dan perkulakan itu penanaman modal dalam negeri. Jadi kami tidak mau menabrak aturan dan sedang kami pelajari dan berkoordinasi dengan pusat," ujar Subur.