Pemerintah Inggris Dituduh Tutupi Kejahatan Perang yang Amat Keji

VIVA – Pemerintah Inggris dan militer negara itu dituduh menutup-nutupi bukti tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Inggris terhadap warga sipil di Afghanistan dan Irak. Hal ini terungkap berdasarkan sebuah penyelidikan yang dilakukan BBC dan Sunday Times.

Investigasi itu menemukan kebocoran dari dua penyelidikan yang diperintahkan oleh pemerintah terhadap tindakan pasukan dalam konflik yang melibatkan tentara dalam pembunuhan terhadap setidaknya tiga anak dan penyiksaan warga sipil lainnya.

Tuduhan ini termasuk pembunuhan oleh seorang tentara dari unit elit SAS, kematian di dalam tahanan, pemukulan, penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap tahanan oleh anggota unit infantri Black Watch.

Detektif militer yang menggali bukti dugaan kejahatan perang mengatakan hal itu dalam investigasi jurnalistik selama setahun oleh surat kabar dan program Panorama BBC, bahwa komandan senior menyembunyikannya "karena alasan politik".

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan tuduhan itu tidak benar dan keputusan jaksa serta penyelidik adalah independen karena telah melibatkan pengawasan eksternal dan nasihat hukum.

Tuduhan ini muncul dari dua penyelidikan kejahatan perang  oleh Iraq Historic Allegations Team (IHAT) dan Operasi Northmoor yang berurusan dengan Afghanistan dan berakhir pada 2017 tanpa penuntutan.

Pemerintah menutup penyelidikan setelah seorang pengacara bernama Phil Shiner yang telah mencatat ratusan tuduhan terhindar dari tuntutan hukum di tengah klaim bahwa dia membayar orang di Irak untuk mencari klien.

Amnesty International mengkritik keputusan pada waktu itu dan beberapa mantan penyelidik IHAT dan Operasi Northmoor sekarang menuduh tindakan Shiner digunakan sebagai alasan untuk menutup penyelidikan karena mereka menemukan kesalahan di tingkat tinggi.

The Sunday Times melaporkan para detektif militer menemukan dugaan dokumen-dokumen palsu yang cukup serius untuk mendapatkan penuntutan perwira senior. Dilaporkan bahwa salah satu komandan SAS paling senior dirujuk ke jaksa penuntut karena berusaha memutarbalikkan keadilan sebelum penyelidikan berakhir.

Surat kabar itu menyatakan, pengungkapan ini dapat mengakibatkan penyelidikan kejahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional jika Inggris dianggap telah gagal meminta pertanggungjawaban militernya.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan bahwa meskipun kurangnya penuntutan, mereka telah "mendapatkan keseimbangan yang tepat" dalam memastikan "klaim palsu" tidak dikejar.