Harapan Wapres Ma'ruf pada Pelayanan Publik di Institusi Pemerintah

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan pelayanan publik yang cepat dan murah. Ma'ruf menyatakan reformasi birokrasi menjadi prioritas Kabinet Indonesia Maju, dengan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran dan berkelanjutan.

"Reformasi birokrasi harus berujung pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah, serta tetap dapat diakses dalam segala kondisi," kata Ma'ruf dalam keterangan pers resminya, Rabu 13 November 2019.

Reformasi tersebut juga termasuk penguatan kapabilitas institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Ma'ruf menyatakan pemerintah masih harus terus melakukan penataan di berbagai bidang di birokrasi.

"Hal yang masih harus dilakukan pemerintah adalah penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya, dan tata kelola berbasis digital," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengingatkan, pemerintah akan melakukan penyederhanaan dan penataan regulasi melalui Omnibus Law. Dalam hal ini, pemerintah juga dibantu oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN).

TI-RBN bertugas memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional yang diketuai oleh Wapres.

"Kita akan melakukan penataan regulasi, diharapkan pada 2020 rancangan undang-undang tentang Omnibus Law akan masuk prolegnas, Oleh karena itu masukan dan pemikiran TI-RBN diharapkan dapat memberi warna," kata sang Wapres.

Ma'ruf menyatakan tantangan yang akan dihadapi dalam proses perubahan ini, antara lain adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja. Transformasi budaya menurutnya menjadi hal yang utama untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional.

"Perlu ada konsep yang lebih jelas tentang transformasi budaya sebagai bagian dari reformasi mental untuk mengubah perilaku," kata Ma'ruf.