Perjanjian Riyadh, Saudi, UEA dan Pemerintah Yaman Fokus Usir Hutsi

VIVA – Pemerintah Arab Saudi dan Dewan Transisi Selatan (STC) pada Selasa, 5 November 2019, sepakat meneken pakta kekuatan bersama yang mengakhiri pertikaian mereka sekaligus memutuskan memerangi keberadaan kelompok Hutsi yang dianggap pemberontak. Diketahui bahwa kelompok Hutsi yang bercokol di Yaman selama ini merupakan sekutu Iran.

Para pemimpin negara terkait hadir dalam kesepakatan pakta kekuatan bersama tersebut yang secara resmi disebut dengan Perjanjian Riyadh sebagaimana dilansir laman Gulfnews.

Penandatanganan dilakukan di Istana Kerajaan Saudi di Riyadh yang dihadiri oleh Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohamad bin Salman kemudian Putra Mahkota Uni Emrat Arab (UEA) Pangeran Mohamad bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Yaman Mansur Hadi.

Dalam sambutannya, Putra Mahkota Saudi Mohamad bin Salman alias MBS berharap Perjanjian Riyadh akan menjadi upaya konkret dalam menyetabilkan kembali kondisi keamanan di Yaman.

"Perjanjian ini bisa menjadi langkah maju untuk mengakhiri perang di Yaman. Ini menjadi titik tolak mulainya stabilitas di Yaman. Dengan demikian Yaman akan kebal dari segala agenda jahat yang merusak negara ini," kata Pangeran MBS.

Dia juga mengapresiasi langkah UEA dalam mewujudkan pakta bersama tersebut. MBS menyebutkan bahwa UEA cukup berkorban banyak hal sebagai bagian dari koalisi Arab untuk menyingkirkan Hutsi. Disebutkannya, pemerintah Yaman juga merupakan mitra STC dan koalisi Arab melawan Hutsi di negara itu.

Diketahui pada Agustus lalu, terjadi bentrokan antara tentara Yaman dan pasukan dari negara anggota STC yang kemudian sempat menyebabkan keretakan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu Saudi kemudian berinisiatif mengadakan komunikasi tak langsung antara STC dan pemerintah Yaman yang kemudian berbuah pakta kekuatan bersama anti-Hutsi tersebut. (ren)