KSSK Sebut Sistem Keuangan RI Stabil, Ini Penjelasannya

VIVA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Triwulan III 2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global yang masih dipengaruhi ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok, meskipun pada Oktober 2019 sedikit mereda.

Itu merupakan kesimpulan hasil rapat berkala anggota KSSK pada 31 Oktober 2019. Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah.

"Rapat KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan Triwulan III 2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global," seperti dikutip dari siaran pers KSSK, Jumat, 1 November 2019.

Disebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan yang terkendali didukung ketahanan perbankan yang terjaga, likuiditas yang memadai, serta pasar uang yang stabil. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi dan risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah dan kecukupan likuiditas juga tetap baik, tergambar dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga atau AL per DPK yang tinggi. 

"Perkembangan tersebut berkontribusi pada penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang searah dengan pelonggaran suku bunga kebijakan moneter. Koordinasi kebijakan KSSK yang terus diperkuat berdampak positif pada stabilitas sistem keuangan yang tetap baik," ungkapnya.

Dikatakan juga bahwa koordinasi kebijakan diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan sehingga tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Selain itu, sinergi kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui berbagai upaya meningkatkan ekspor barang dan jasa, serta menarik aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing.

"Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas belanja dan menjaga pelaksanaan program-program prioritas agar APBN mampu memberikan daya dorong yang optimal bagi perekonomian," sebutnya.