Dua Menteri Jokowi Terkait Properti Tak Berubah, Ini Harapan Industri

VIVA – Menteri di Kabinet Indonesia Maju khususnya yang terkait properti memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apalagi hingga kuartal III 2019, industri ini masih mengalami perlambatan. 

Padahal antara pemerintah dan otoritas terkait seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran kepada perbankan. Khususnya dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan menyambut baik, dua kementerian yang terkait industri properti yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang tidak mengalami pergantian Menteri. Hal tersebut menimbulkan kepastian kebijakan. 

"Kita bisa berharap akan ada kelanjutan dari berbagai kebijakan kementerian yang selama ini sudah berjalan baik, bisa berlanjut di periode yang mendatang,” ujar Ike dikutip dari keterangan resminya, Rabu 30 Oktober 2019. 

Lebih lanjut, Ike mengharapkan agar kinerja kabinet baru bisa menggairahkan kembali industri properti di Indonesia. Setelah, sekian lama mengalami pertumbuhan yang stagnan atau cenderung landai. 

Adanya perlambatan pertumbuhan industri properti tanah air ini tercermin dari Rumah.com Property Market Index. Survei itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan suplai properti tahunan secara nasional pada Kuartal III 2019 ini, yaitu turun sebesar empat persen jika dibandingkan dengan Kuartal III 2018 lalu (year-on year). 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II 2019 terjadi kenaikan suplai properti sebesar 28 persen.

Untuk menggenjot industri properti agar kembali bergairah menurutnya, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dari lima fokus yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan. 

Pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menggairahkan industri properti ini tercermin pada hasil Rumah.com Property Affordability Sentiment Index H2 2019. Dekatnya jarak dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan transportasi massal menjadi faktor utama yang menentukan keputusan membeli properti. 

Sebanyak 65 persen responden yang memilih kedekatan jarak menuju tempat kerja. Sementara 60 persen responden yang memilih kedekatan jarak menuju transportasi massal sebagai penentu keputusan untuk membeli properti.

“Pada periode Kabinet Indonesia Maju ini kami berharap pemerintah membuat terobosan kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendorong pertumbuhan industri properti di tanah air. Apalagi, kinerja sektor properti tahun depan diprediksi masih sangat menantang karena dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global,” tambahnya.