UNDP Dorong Pemerintah dan Swasta Entaskan Kemiskinan di Indonesia

VIVA – United Nations Development Programme telah menyerukan kepada seluruh pihak, untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Sustainable Development Goals, khususnya dalam strategi perilaku perusahaan.

"Langkah itu dapat dimulai dari seluruh perusahaan, yang telah terdaftar sebagai emiten di BEI (Bursa Efek Indonesia)," kata Resident Representative UNDP Indonesia, Christophe Bahuet di Gedung BEI, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Bahuet menjelaskan, ada tiga tugas utama pemerintah Indonesia terkait masalah pengentasan kemiskinan. Pertama, yakni mengentaskan 9,4 persen atau sekitar 25 juta orang Indonesia, dari jerat kemiskinan itu sendiri.

Kedua, Bahuet memastikan bahwa pemerintah Indonesia juga harus mengurangi kerentanan orang yang telah keluar dari kemiskinan, sehingga mereka tidak kembali jatuh miskin apabila nantinya terjadi gejolak ekonomi.

"Ketiga, mengatasi kemiskinan multidimensi dengan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraannya secara keseluruhan," ujar Bahuet.

Terkait kemiskinan multidimensi itu, Bahuet menjelaskan, pihaknya sudah memberikan metode penghitungan tingkat kemiskinan multidimensi, yang dikenal dengan Multi-dimensional Poverty Index (MPI).

Diakuinya, indikator ini akan mampu memberikan gambaran kemiskinan lebih luas di suatu wilayah, yang tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi standar hidup, pendidikan, hingga kesehatan.

Dengan keberadaan MPI ini, Bahuet mengaku pihaknya juga masih terus mendorong, agar semakin banyak mitra pemerintah dan non-pemerintah di seluruh dunia, untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan multidimensi.

Khususnya dari sektor swasta, yang menurut Bahuet, sebenarnya juga memiliki peranan penting dalam melakukan pendekatan SDGs, guna mengentaskan kemiskinan tersebut.

"Termasuk, dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja, dan menyerap tenaga kerja disabilitas," ujarnya.