Bangun Transportasi di Ibu Kota Baru, Siapa Investornya?

VIVA – Kementerian Perhubungan telah menyusun usulan konsep transportasi di Ibu Kota Negara baru. Pembangunan sistem transportasi untuk kota inti pemerintahan ditargetkan selesai pada tahun kelima setelah mulai dibangun.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota baru hanya sebesar 19 persen dari APBN. Lantas, siapa yang akan menjadi investor pembangunan transportasi?

"Dalam pembahasan dengan Bappenas, ada tiga sumber dana (untuk transportasi), APBN 20-30 persen, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan swasta sendiri," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. 

Dia juga menegaskan, pembiayaan juga akan bersumber dari hasil kerja sama aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Kalau KPBU katakan kita punya sejumlah tanah bisa dilakukan kerja sama, aset-aset di Jakarta juga bisa digunakan," ujarnya.

Pengembangan transportasi di ibu kota baru, pada tahap pertama akan dibangun sarana transportasi di pusat pemerintahan. Antara lain, adalah pedestrian, e-bike, e-scooter, Autonomous Rapid Transit (ART), E-Bus, dan Mass Rapid Transit (MRT).

Tahap dua, akan dilakukan pembangunan Light Rail Transit (LRT), ART, bus Tanah Air atau bus amfibi ke pusat pemerintahan. Sementara itu, pada tahap ketiga, adalah pembangunan MRT kombinasi antara underground dan At Grade. Lalu, keempat adalah pembangunan ART/LRT/Rute E-Bus di Outer Ring Road.

Soal bus amfibi atau bus Tanah Air, menhub mengatakan, pihaknya masih mengeksplorasi lebih banyak alat transportasi yang futuristik.  

"Gini, eksplorasi jenis angkutan harus kaya. Bukan cuma bus amfibi, mungkin kita juga gunakan kapal bisa mendarat di danau karena indah sekali. Nah, eksplorasi ini harus banyak sehingga punya alternatif dapatkan angkutan yang cocok," tuturnya.