Kemenhub Bangun Pelabuhan Dekat Ibu Kota Baru

Gerbang Madani di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagian kabupaten ini akan jadi lokasi ibu kota baru RI.
Sumber :
  • Arief Rahman Saan (Ezagren)

VIVA – Kementerian Perhubungan memastikan keterlibatannya dalam membangun infrastruktur penopang Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di sebagian wilayah Panajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan baru di Kota Baru, Batu Licin Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian konsensi antara Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIl Kotabaru-Batulicin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Swangi Indah, kemarin, Jumat, 4 Okfober 2019.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru-Batulicin Captain M. Hermawan menjelaskan, pembangunan pelabuhan itu dilakukan karena lokasimya berdampingan dengan IKN. Sehingga, diharapkannya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya kepada masyarakat sekitar.

"Besar harapan kami pula, melalui perjanjian ini dapat memberikan nilai positif pada peningkatan ekonomi sekitar, melalui penyerapan tenaga kerja, serta usaha mikro dan makro," kata Hermawan seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Dia juga berharap, dengan keterlibatan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Swangi Indah akan menstimulus BUP swasta lainnya, khususnya dari Kalimantan Selatan untuk turut berinvestasi di bidang kepelabuhanan, khususnya di Pelabuhan Kotabaru-Batulicin.

"Terlebih saat ini kita ketahui Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi salah satu wilayah penopang Ibu Kota Baru yakni di Kalimantan Timur," ungkap Hermawan.

Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tamba menambahkan, perjanjian konsensi merupakan bentuk kepastian bagi swasta yang bergelut di bidang kepelabuhan. Perjanjian juga merupakan bukti adanya persaingan bisnis yang sehat, karena tidak ada monopoli dalam bisnis itu.

"Siapapun swasta yang memiliki Badan Usaha Pelabuhan dapat mengembangkan bisnisnya dengan menggandeng pemerintah sebagai rekan bisnis," kata dia.

Menurut Krismarsyaf, peran pelabuhan saat ini sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan suatu entitas usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.