Pemindahan Ibu Kota Dorong Ciptakan 14 Ribu Lapangan Kerja, Bisakah?

VIVA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memproyeksikan, pemindahan ibu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Disebutkan, potensi setiap investasi infrastruktur sebesar Rp1 triliun, maka akan menciptakan 14 ribu kesempatan kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menjelaskan, asumsi Bappenas itu mungkin saja dapat terjadi bila investasi Rp1 triliun itu masuk ke sektor padat karya.

"Kalau asumsinya adalah investasi di sektor padat karya seperti misalnya tekstil, pakaian jadi, kemudian alas kaki, itu sangat mungkin," kata Bhima, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 3 Oktober 2019.

Namun permasalahannya, kata Bhima, saat ini, struktur ekonomi Indonesia lebih cenderung mengarah ke sektor jasa, sehingga asumsi Bappenas itu menghadapi tantangan tersendiri jika dihadapkan pada masalah tersebut.

"Jadi, belum tentu Rp1 triliun itu bisa menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Bhima menjelaskan, serapan tenaga kerja pada sektor jasa memang tidak sebesar yang dapat diserap oleh sektor industri dan pertanian.

Sehingga, data Bappenas itu harus memiliki telaah lebih lanjut, mengenai kaitan seberapa besar penyerapan tenaga kerja dan di sektor-sektor apa saja yang potensial melakukannya.

"Jadi, selain ke sektor jasa, seperti misalnya jasa keuangan, fintech, dan e-commerce, kita membutuhkan investasi yang berkualitas dengan prioritas yang pro terhadap sektor padat karya," kata Bhima.

Saat ditanya sektor apa saja yang kiranya berpotensi mendongkrak penyerapan tenaga kerja, apabila ada investasi masuk ke Indonesia sebesar Rp1 triliun tersebut, Bhima pun menjabarkannya lebih lanjut.

Dia menyebut, industri manufaktur, termasuk sektor makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, kemudian sektor kimia dan farmasi, merupakan kanal-kanal penyerap tenaga kerja dengan potensi besar. 

"Kita membutuhkan investasi yang berkualitas dan yang menyerap tenaga kerja lokal. Bukan investasi yang membawa tenaga kerja asing ke Indonesia," ujarnya. (asp)