Bertemu Jokowi, Pengusaha Minta Perlindungan dari Gempuran Impor

VIVA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi gempuran impor tekstil yang membuat industri dalam negeri kalah bersaing. Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil pun belakangan mulai ramai karena gempuran atau kebanjiran impor tekstil.

Ketua Umum API, Ade Sudrajat, mengatakan pihaknya sebelum bertemu Presiden pun sudah melakukan pembahasan terkait isu ketenagakerjaan. Dia mengatakan perlindungan perdagangan atau safeguard juga kini telah diajukan kepada kementerian perdagangan beberapa waktu lalu.

"Kita sudah secara resmi menyerahkan safeguard ke Kemendag dan sudah mendapatkan persetujuan, di antaranya ada dari mulai benang, sampai dengan pakaian jadi," kata Ade di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 September 2019.

Ade menjelaskan perlindungan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan tarif yang berlaku bagi barang-barang impor. Khususnya, hal ini berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China yang juga menerapkan adanya tarif 0 persen.

"Di mana khususnya untuk kain jadi dan garmen 0 persen, sedangkan hulunya ada bea masuk 50 persen. Bahkan ditambah dengan anti dumping 9 persen, bisa ada yang menjadi 15, ada yang menjadi 20, macam-macam. Tentu itu yang membuat industri kita menjadi lemah," kata dia.

Menurutnya, harmonisasi tarif ini juga perlu mengkaji beberapa perjanjian perdagangan agar tarif lebih harmonis. Dia mengatakan Presiden sudah setuju dengan rencana harmonisasi tarif tersebut.

"Karena kita tidak bisa menafikkan bahwa Tiongkok adalah produsen dengan kapasitas dunia," katanya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pengusaha tekstil memang meminta beberapa hal terkait dengan banjirnya impor tekstil terutama kain, benang dan printing.

"Dari segi ekspor, tekstil kan meningkat, Cuma (produk) tengahnya ini yang banjir impor. Salah satu yang bisa dilakukan adalah harmonisasi bea masuk. Tadi saya laporkan kita sedang mengkaji harmonisasi bea masuk dari hulu sampai ke hilir, ini masih dalam proses," katanya. (ase)