PUPR Beberkan Lemahnya Rantai Pasok Material Konstruksi Nasional

VIVA – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarief Burhanuddin membeberkan masalah yang selama ini menjadi kendala dalam pemerataan rantai pasokan di industri konstruksi nasional.

Dengan asumsi bahwa semua wilayah di Indonesia memiliki rantai pasokan yang jelas terkait ketersediaan material konstruksi menopang pembangunan infrastruktur, Syarief mengaku bahwa pihaknya masih melakukan proses pemetaan hingga saat ini, guna mengatasi masalah tersebut.

"Maka itu, kita lakukan pemetaan dan hasilnya kita lihat di beberapa daerah masih kekurangan ketersediaan pasokan," kata Syarief di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 3 September 2019.

"Itulah yang akhirnya berdampak pada harga material konstruksi menjadi tinggi, misalnya karena jarak yang jauh dalam konteks pengiriman," ujarnya.

Syarief juga menekankan perlunya pembangunan sistem produksi material konstruksi, hingga bisa dipetakan mulai dari sumber bahan baku, produsen, transportasi, hingga masalah perdagangannya. Sehingga, pemetaan rantai pasokan akan bisa terdeteksi, sejak sumber raw material hingga proses jual beli bahan siap pakainya.

"Maka, kita ajak asosiasi dan semua stakeholder, di mana mereka harus memberikan data ketersediaan rantai pasokannya mulai dari sisi jumlah hingga lokasi ketersediaannya, guna memudahkan distribusi ke daerah yang membutuhkan," kata Syarief.

Diharapkan, hal itu nantinya bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas, yang akan membuat hasil pembangunan menjadi lebih bagus, berbiaya minim, namun kualitas tetap terjaga dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat.

"Maka, para asosiasi juga perlu memberikan data riil mengenai ketersediaan yang mereka miliki. Jadi, ada pakta integritas, di mana mereka harus memberikan data, agar aspek perencanaan juga bisa lebih baik," ujar Syarief.

"Karena kalau tidak ada data-data itu, misalnya soal ketersediaan semen atau baja berapa. Nah, itu yang akan dimanfaatkan untuk impo,r sehingga supply kita tidak maksimal," ujarnya.

Diketahui, Kementerian PUPR telah memetakan kendala dalam peningkatan kinerja rantai pasok industri konstruksi nasional, seperti misalnya kompleksitas rantai pasok industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder), pembinaan rantai pasok industri konstruksi terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga, dan belum adanya informasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi yang akurat dan komprehensif.

Selain itu, masih kerap terjadi kelangkaan dan mahalnya material serta peralatan konstruksi, tingginya ketergantungan impor, sistem pendukung logistik yang belum merata, serta belum adanya regulasi yang khusus mengatur rantai pasok material dan peralatan konstruksi. (asp)