Jokowi Beri 'Lampu Kuning' Jajarannya Tangani Impor Sampah dan Limbah
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas penanganan impor sampah dan limbah di Indonesia. Hadir sejumlah menteri kabinet kerja maupun kepala badan dalam kesempatan tersebut.
Jokowi mengaku sudah mendapat laporan bahwa impor sampah dan limbah ke Indonesia, semakin meningkat. Impor sampah, umumnya terjadi dari negara maju ke negara berkembang.
Hal ini, kata Jokowi, sering disampaikan dalam pertemuan internasional seperti ASEAN Summit. Menurutnya, kondisi ini harus disikapi dengan hati-hati.
"Jadi, bukan hanya di Indonesia saja. Peningkatan impor sampah dan limbah harus betul-betul disikapi dengan hati-hati," kata Jokowi membuka ratas di Istana Bogor, Selasa 27 Agustus 2019.
Kepala Negara mengatakan, pada satu sisi, impor scrap kertas dan plastik juga perlu untuk memenuhi bahan baku industri. Namun, di sisi lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia, berpotensi merusak lingkungan. Apalagi, sampah yang masuk tidak bisa didaur ulang.
"Dan, lebih bahayanya lagi terkontaminasi dengan bahan berbahaya beracun atau B3 yang berbahaya bagi masyarakat," kata dia.
Karena itu, Presiden menegaskan langkah-langkah pengendalian ke depan yang harus dilakukan. Ada tiga pesan yang disampaikan Jokowi pada jajarannya.
Pertama, pemerintah harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan industri nasional. Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah, agar betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.
Ketiga, penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke indonesia, serta juga harus dilakukan langkah-langkah tegas ketika menemukan pelanggaran di lapangan.
"Saya rasa, ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan. Sehingga, jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," tuturnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Lalu, juga hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (asp)