BPH Migas Ungkap Kendala Sediakan Cadangan BBM Nasional

VIVA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa bersama jajarannya melakukan audiensi ke kantor Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan hari ini,  Senin 19 Februari 2018.

Sejumlah permasalahan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi di Tanah Air dilaporkan. Mulai dari realisasi BBM satu harga, pendistribusian jaringan gas (Jargas) rumah tangga hingga cadangan BBM yang masih kalah jauh dibanding negara lain. 

"Jadi kami ke sini, sesuai amanat Undang-Undang, bahwa tugas BPH Migas, pertama menjamin ketersediaan BBM, masalah BBM satu harga adalah tugas BPH Migas mengawal, Kalau di bidang gas, menentukan harga Jargas di seluruh Indonesia," kata Fanshurullah Asa di ruang Ketua MPR RRI. 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas, Saryono Hadiwidjoyo mengatakan, ada satu permasalahan yang dirasakan BPH Migas dalam menjamin ketersediaan cadangan BBM nasional. Selama ini, pemerintah dan BPH Migas belum bisa menyediakan cadangan BBM nasional karena keterbatasan anggaran.

"Untuk cadangan BBM nasional BPH belum bisa menyediakan karena anggaran. Cadangan BBM nasional kita itu belum ada, dalam arti pemerintah. Karena dalam hal ini (cadangan BBM) masih dari Pertamina yakni untuk 20-23 hari (ketersediaan jumlah cadangan BBM)," ungkap Saryono. 

Menurut Saryono, cadangan BBM nasional yang disediakan oleh Pertamina merupakan kebutuhan perusahaan dalam artian cadangan Operasional, alias belum betul-betul merupakan cadangan riil BBM secara nasional. 

Dia menjelaskan, berdasarkan kajian pemerintah dan PT Pertamina pada tahun 2010 lalu, untuk menambah 1 hari cadangan BBM nasional butuh anggaran sekitar Rp1 triliun.

"Kendalanya anggaran, sementara negara di dunia itu rata-rata sudah 90 hari. Kita masih 20 hari, (dan) itu operasional," ujar dia. 

Jika dibandingkan dengan negara lain, dia mengungkapkan, Jepang sudah berhasil meningkatkan cadangan BBM hingga 203 hari. Sementara Amerika Serikat bahkan sudah mampu mencapai cadangan BBM nasionalnya hingga tujuh bulan. Menurut dia, ketiadaan cadangan BBM bisa menjadi masalah jika sewaktu-waktu terjadi krisis.

"Melihat hal ini memang riskan apabila terjadi sesuatu. Jadi kendalanya adalah anggaran untuk bisa diprioritaskan," katanya.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menambahkan, pihaknya ingin agar BPH Migas bisa menjadi seperti Perum Badan Urusan Logistik yang mampu memenuhi cadangan pangan nasional. Dalam hal ini BPH ke depannya harus bisa memenuhi cadangan migas nasional.

"Jadi ini nanti (BPH) seperti Bulog, kalau Bulog kan di bidang pangan."

Menanggapi itu Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, hal itu memang penting. Namun tentu harus dikomunikasikan secara baik dengan pemerintah agar diprioritaskan.

"Saya kira kalau anggaran Rp10 triliun masih bisa, mungkin pemerintah (selama ini) menganggap ini belum prioritas. Kalau  memang dianggap ini prioritas utama, jadi bagaimana meyakinkan (pemerintah) kalau ini prioritas," ujar Zulkifli. (mus)