Zona Perdagangan Bebas Digital China Incar ASEAN

VIVA – Proyek ambisius China 'belt and Road Initiative', kini mulai masuk pada perintisan program ekonomi digital ke kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Digital Free Trade Zone ke Malaysia.

Dikutip dari CNBC, Selasa 13 Februari 2018, zona perdagangan digital yang dipimpin Alibaba di Malaysia, merupakan bagian dari proyek infrastruktur ambisius Beijing, meningkatkan perdagangan antara Asia Tenggara dan China.

Digital Free Trade Zone (DFTZ) dirancang China untuk membantu pengiriman lintas wilayah dan keterjangkauan barang-barang bagi perusahaan kecil dan menengah, serta bisnis besar di Malaysia.

Skema ini nantinya adalah berupa platform perdagangan dunia elektronik (eWTP) yang dirancang untuk memudahkan perdagangan antara perusahaan Malaysia dan China.

Platform virtual ini mulai berlaku pada 2019, dan akan menghubungkan bisnis, otoritas kargo, dan sejumlah fasilitas logistik di Ibu Kota Malaysia.

Monopoli Alibaba

EWTP adalah kemenangan bagi Alibaba, perusahaan yang dimiliki Jack Ma, yang berharap mendapatkan keuntungan bersama di Asia Tenggara (ASEAN) dan merupakan rumah bagi pasar e-commerce yang sedang booming.

Namun, para kritikus mengatakan raksasa teknologi China, memiliki kendali besar atas proses tersebut. Sebab, inisiatif yang dipimpin Alibaba secara efektif menjadi sebuah monopoli.

Direktur Publik dari Frost & Sullivan di Pasifik, Abhineet Kaul mengatakan, praktik yang dilakukan Alibaba akan menciptakan kekhawatiran monopoli, sehingga sebaiknya lebih banyak pemain swasta didorong untuk berikan layanan serupa untuk memastikan bahwa ada persaingan yang cukup di pasar.

Perhatian tersebut mencerminkan kekhawatiran internasional seputar inisiatif Belt and Road, yang secara luas dilihat sebagai upaya China, untuk membangun zona ekonomi dan politik multi nasional yang berpusat di Beijing.

Selain itu, adanya DFTZ ke depan juga menjadi perhatian bagi perusahaan Malaysia, yang mungkin menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan China, yang sebenarnya didukung oleh Pemerintah di Beijing. (asp)